Page 13 - BUKU AKUPA DPR RI 2024
P. 13
NO FUNGSI ARAH KEBIJAKAN UMUM KEGIATAN
d. Membangun kesamaan rangka peningkatan citra a. Layanan Rapat dan Tata
persepsi mengenai DPR RI; Usaha Kerja Sama
urgensi mandatory e. Melaksanakan kebijakan Internasional
spending guna keprotokolan dan b. Layanan Rapat dan Tata
pemenuhan anggaran hubungan Masyarakat Usaha Kerja Sama Regional
DPR RI berdasarkan yang mendukung c. Layanan Rapat dan Tata
kebutuhan; pelaksanaan tugas dan Usaha Kerja Sama Bilateral
e. Membangun kesamaan fungsi DPR RI secara dan Administrasi Kegiatan
persepsi mengenai optimal; Luar Negeri Anggota
urgensi kemandirian f. Melaksanakan kebijakan d. Layanan Administrasi
kepegawaian DPR RI; litigasi dan non litigasi Kegiatan Luar Negeri
f. Memastikan hukum yang efektif; Anggota
implementasi sistem g. Melaksanakan kebijakan e. Layanan Alih Bahasa
pengamanan terpadu pengelolaan SDM dan
sebagaimana diatur organisasi yang andal; 5. Fasilitasi Kesekretariatan
dalam peraturan DPR RI; h. Melaksanakan kebijakan Pimpinan
g. Peningkatan kualitas pengelolaan anggaran a. Layanan Kerumahtanggaan,
pelayanan kesehatan dan kinerja yang optimal Rapat, dan Tata Usaha
DPR RI; dan peningkatan Pimpinan DPR RI
h. Peningkatan kualitas Reformasi Birokrasi; b. Layanan Rapat, Tata Usaha,
pelayanan kemuseuman, i. Melaksanakan kebijakan dan Persuratan
kepustakaan dan pengelolaan sarana dan Kesekretariatan Pimpinan
kearsipan. prasarana yang efektif, c. Layanan Administrasi
responsif, ramah Anggota dan
lingkungan, serta ramah Kesekretariatan Fraksi
gender dan disabilitas 6. Pemberitaan Parlemen
dengan tetap a. Pengelolaan Pemberitaan di
mempertahankan nilai Media Cetak, Media Sosial
historis; dan Website, dan Analisis
j. Melaksanakan kebijakan Media
pengendalian internal b. Pengelolaan Televisi dan
yang optimal; Radio Parlemen
k. Melaksanakan kebijakan c. Pengelolaan Penerbitan
pengembangan
kompetensi SDM yang 7. Penyelenggaraan Keprotokolan
berkesinambungan; dan Hubungan Masyarakat
l. Melaksanakan kebijakan a. Layanan Protokoler
pengelolaan teknologi b. Layanan Hubungan
informasi yang Masyarakat
terintegrasi; c. Layanan Museum
m. Pemenuhan kuantitas dan d. Layanan Perpustakaan
kualitas naskah akademik e. Layanan Arsip
dan draft RUU sesuai 8. Penyelenggaraan Penanganan
dengan prioritas; Bidang Hukum dan Pengelolaan
n. Peningkatan kuantitas dan Pengaduan Masyarakat
kualitas hasil evaluasi atas a. Layanan Pembentukan
pemantauan pelaksanaan Produk Hukum
UU dan gugatan judicial b. Layanan Pertimbangan dan
review di Mahkamah Dokumentasi Informasi
Konstitusi; Hukum
o. Peningkatan kuantitas dan
10