Page 114 - BUKU PERDEBATAN PASAL 33 DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945

DEBAT MENGEMUKA
PADA PERUBAHAN KETIGA

kampus atau asyik di lembaganya sendiri, padahal
tanggung jawab dia sudah harus dicurahkan kepada
membantu Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR RI
ini.
Kemudian, Hak dan kewajiban Tim Ahli Badan
Pekerja MPR RI:
Memberikan pendapat lisan di bidangnya
masing-masing atas permintaan baik oleh anggota
maupun Pimpinan PAH-I BP MPR RI.
Memberikan pendapat lisan di bidangnya
masing-masing dengan mengajukan permintaan/
minta izin kepada Pimpinan Sidang PAH-I BP MPR
RI.
Memberikan pendapat tertulis di bidangnya
masing-masing untuk disampaikan kepada Panitia
Ad Hoc I BP MPR RI melalui Pimpinan PAH-I BP MPR
RI.
Untuk hadir pada setiap rapat, pertemuan,
lobi, dan acara lain yang ditentukan dan diundang
oleh PAH-I BP MPR RI.
Berhak memperoleh honorarium, tunjangan,
dan hak-hak finansial lainnya yang akan ditentukan
lebih lanjut oleh Sekretariat Jenderal MPR RI atas
usul Pimpinan PAH-I BP MPR RI, misalnya antara
lain tunjangan penginapan bagi mereka yang dari
luar Jakarta, biaya pembuatan makalah atau kertas
kerja.
Lalu, Tata Cara Penyusunan Tim Ahli PAH-I
BP MPR RI:
Berdasarkan persyaratan-persyaratan tersebut
di atas pada point 7, oleh Pimpinan PAH-I BP MPR

53