Page 117 - BUKU PERDEBATAN PASAL 33 DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945

Susanto Polamolo
Elnino M. Husein Mohi
PERDEBATAN PASAL 33
DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945

sehingga mana yang tidak disetujui dapat dicoret
dan yang dapat disetujui diterima, yang kurang
dapat ditambah, terima kasih, Wassalamu’alaikum
Wr. Wb.

Pembahasan dilanjutkan, di sini materi Perekonomian
Nasional dan Kesejahteraan Sosial kembali mencuat dalam
rapat-rapat pembahasan, baik dalam penyampaian pengantar
musyawarah maupun di rapat-rapat PAH-I BP MPR. Setidaknya,
pada saat penyusunan prioritas materi pembahasan, Bab ini
kembali diusulkan agar dapat ditetapkan pada masa Perubahan
Ketiga. Tersirat semangat yang sama di antara para peserta rapat.
28
Dimulai dalam Rapat PAH-I ke-7, 23 Januari 2001 yang
dipimpin Ketua PAH-I, Jakob Tobing, dalam rangka menyusun
prioritas materi perubahan. Pandangan-pandangan para anggota
menunjuk pada satu keseriusan yang sama, di sela melontarkan
ide-ide di bagian-bagian lain. Mereka yang menyampaikan
pandangan di antaranya, Zain Badjeber (F-PPP), A. M. Luthfi
29
30
(F-Reformasi), Valina Singka Subekti (F-UG), Andi Mattalatta
31
28 Selasa, 23 Januari 2001, pukul 14.00-16.35 WIB, Ruang GBHN. Pimpinan Rapat: Jakob Tobing,
Slamet Effendy Yusuf, Harun Kamil, Ali Masykur Musa. Ketua Rapat: Jakob Tobing, Sekretaris
Rapat: Yana Indrawan. Acara: Pendapat Fraksi tentang Program Kerja PAH-I. Hadir 37 Orang,
tidak hadir 8 Orang. Sekretariat Jenderal MPRRI.., Tahun Sidang 2001, Buku Satu, ibid.., notulen
mulai hlm. 221-248.
29 Bab-Bab mengenai Dewan Pertimbangan Agung, Kekuasaan Kehakiman dan Penegakan
Hukum, Pendidikan dan Kebudayaan serta Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial
adalah Bab-Bab yang relatif mandiri dan bisa diputuskan dalam Sidang Tahunan 2001.
30 Kemudian, masalah Perkenomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial termasuk cara-cara
mengubah Undang-Undang Dasar 1945, itu kalau bisa diselesaikan di tahun 2001.
31 Kemudian yang kedua tadi juga sudah disinggung oleh teman-teman, itu adalah bagian-
bagian yang mandiri yang itu tidak akan berpengaruh terhadap sistem ketatanegaraan kita,
jadi misalnya di sini kami mengusulkan yang kedua adalah soal Perekonomian Nasional dan
Kesejahteraan Sosial, kemudian masalah keuangan, masalah pendidikan dan kebudayaan,
BPK dan DPA.

56