Page 85 - BUKU PERDEBATAN PASAL 33 DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945

Susanto Polamolo
Elnino M. Husein Mohi
PERDEBATAN PASAL 33
DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945

hidup menurut ketentuan yang ditetapkan dengan
undang-undang”.
Dalam pemahaman ini, tentu saja negara
mengatur pemanfaatan sumber daya ekonomi
untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
dan penegasan kembali peran negara sebagai
regulator. Dalam menjalankan peran tersebut,
negara harus memperhatikan dua hal, yaitu hak
kepemilikan warga negara dan yang kedua adalah
pelestarian lingkungan hidup, yang merupakan
amanat Tuhan yang harus dilestarikan sehingga
tetap bisa dimanfaatkan oleh generasi mendatang.
Oleh karena itu, maka pada Pasal 33 lama, itu kami
mengubahnya secara total dalam bentuk kalimat-
kalimat yang tadi kami tawarkan.
Kemudian Bab baru sebagai tambahan adalah
Bab Kesejahteraan Sosial.
Pasal A:
“Pemerintah wajib melakukan usaha untuk
mensejahterakan seluruh rakyat menurut aturan
yang ditetapkan dengan undang-undang”.
Kewajiban tersebut adalah penegasan
kembali dari apa yang dinyatakan dalam Pembukaan
Undang-Undang Dasar, salah satunya adalah
mewujudkan kesejahteraan umum termasuk usaha
mensejahterakan seluruh rakyat adalah memberikan
jaminan sosial, jaminan hari tua, jaminan kesehatan
dan sejenisnya. Perincian mengenai hal tersebut
akan dijabarkan lebih lanjut dalam undang-undang.
Pasal B, Ayat (1):
“Negara berkewajiban menyantuni fakir

24