Page 86 - BUKU PERDEBATAN PASAL 33 DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945

PERUBAHAN TAHAP KEDUA
PEMBAHASAN PASAL 33 DIMULAI

miskin dan anak-anak terlantar. Menyediakan
fasilitas umum yang diperlukan penyandang cacat
guna dapat menjalani hidupnya secara layak”.
Ayat (2):
“Pelaksanaan kewajiban negara tersebut pada
Ayat (1), ditetapkan dengan undang-undang”.
Pemahaman ini didasarkan kepada kewajiban
negara adalah bagian dari upaya mewujudkan
kesejahteraan umum, upaya tersebut tidak dapat
dilaksanakan secara serentak, melainkan secara
bertahap karena harus memperhatikan kemampuan
keuangan negara. Oleh karena itu penjabarannya
dilakukan dengan undang-undang.

Pembicara: Fuad Bawazier (F-Reformasi)
…
Bab Kesejahteraan Sosial. Karena mengandung
dua hal masalah Perekonomian dan Kesejahteraan
sendiri, maka diusulkan untuk disahkan menjadi dua
Bab, yaitu Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan
Sosial. Dan prinsipnya juga sama dengan banyak
fraksi-fraksi yang sebelumnya yaitu mengandung
kekuatan ekonomi pasar dengan memerlukan
intervensi pemerintah yang seperlunya. Yang
intervensinya itu di mana perlu diatur dengan
perundang-undangan dengan kriteria-kriteria yang
masih jelas. Sehingga walaupun nanti di sini tidak
ditegas-tegas secara langsung, monopoli, oligopoli,
monopsoni, dan sebagainya, nanti dengan kriteria-
kriteria yang diuraikan nanti otomatis itu akan
tertafsirkan dan termakna dengan jelas. Untuk itu

25