Page 100 - BUKU BERKARYA DI TENGAH PANDEMI
P. 100

Dr. Fadli Zon, M.Sc
                                  STRATEGI KORPOLKAM 2020



                  khususnya anggota,” pungkasnya. Sebelumnya diberitakan,
                  masyarakat sipil  yang  tergabung  dalam  Gerakan  untuk
                  Indonesia  Adil  dan  Demokratis  ( IAD)  meminta  DPR
                  RI  menunda  Rapat  Paripurna  Pembukaan  Masa  Sidang
                  III  akibat  mewabahnya  virus  corona  yang  menyebabkan
                  penyakit Covid-19 di Tanah Air. Pengamat politik sekaligus
                  tokoh GIAD Jeirry Sumampow mengatakan, pada 23 Maret
                  2020 nanti, DPR RI akan melaksanakan rapat yang setidaknya
                  akan dihadiri 250 orang dalam satu ruangan. Pasalnya,
                  jumlah tersebut merupakan sarat minimal untuk pelaksanaan
                  sebuah rapat paripurna DPR RI.

                  “Mengingat tanggal yang dimaksud masih dalam tanggal yang
                  dinyatakan untuk menghindari adanya pengumpulan orang,
                  maka kami mengimbau Rapat Paripurna Pembukaan Sidang
                  III DPR RI agar ditunda sampai pada waktu di mana secara
                  nasional sudah dimungkinkan adanya pengumpulan massa
                  yang banyak,” ujar Jeirry dalam siaran pers yang diterima,
                  Selasa (17/3/2020). Ia mengatakan, rapat paripurna tersebut
                  tidak hanya akan dihadiri oleh para anggota DPR RI, tetapi juga
                  staf-staf DPR RI, komisi, dan fraksi. Dengan demikian, kata
                  dia, jumlah orang yang berkumpul pun bisa lebih banyak dari
                  250 orang. Menurut dia, tindakan menunda rapat paripurna
                  tersebut juga sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo
                  yang mengimbau agar meniadakan pengumpulan massa
                  dalam satu ruangan tertentu. Hal tersebut dilakukan demi
                  menghindari penyebaran virus corona yang tengah merebak.

                  “DPR RI sebaiknya memperlihatkan sikap untuk sama-sama
                  mematuhi anjuran tersebut,” kata Jeirry.



                                              91
   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105