Page 193 - BUKU BERKARYA DI TENGAH PANDEMI

Dr. Fadli Zon, M.Sc
KORPOLKAM DI TENGAH PANDEMI

Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua jo.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun
2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
Menjadi Undang-Undang menyebutkan bahwa
alokasi Dana Otsus untuk pendidikan sebesar
30% dan untuk kesehatan sebesar 20%, namun
realisasinya dalam beberapa tahun tidak tercapai.
Tim Pemantau Otsus DPR RI dapat menerima hasil
telaahan terhadap Dana Otsus Aceh, Papua, Papua
Barat, dan Dana Keistimewaan D.I.Y., selanjutnya
Tim Pemantau Otsus akan menggunakan hasil
telaahan tersebut sebagai bahan rapat kerja.

2) laporan penggunaan Dana Otsus di Provinsi Papua
dan Provinsi Papua Barat belum didasarkan atas PP
yang bersifat khusus, sebagaimana diamanatkan
dalam Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Nomor 21
Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2008 sehingga pertanggungjawaban pengelolaan
Dana Otsus dan Dana APBD Provinsi belum
terpisahkan, kondisi inilah yang menyulitkan
bagi pemerintah pusat untuk melakukan evaluasi
pelaksanaan penggunan Dana Otsus.

3) masih terdapat temuan yang belum selesai
ditindaklanjuti dan belum ditindaklanjuti oleh
Pemerintah Aceh. Sementara itu untuk Dana

185