Page 195 - BUKU BERKARYA DI TENGAH PANDEMI

Dr. Fadli Zon, M.Sc
KORPOLKAM DI TENGAH PANDEMI

permasalahan mengenai ketentuan urusan tata ruang,
kebudayaan, dan kelembagaan belum disusun atau
telah disusun namun belum ditetapkan.

d) BAKN DPR RI juga menyimpulkan bahwa
daerah penerima Dana Otsus memiliki tingkat
ketergantungan yang tinggi terhadap Dana Otsus dan
Dana Tambahan Infrastruktur. Hal tersebut digunakan
untuk percepatan peningkatan perekonomian dan
mengurangi kesenjangan antara provinsi penerima
Dana Otsus dengan provinsi lainnya di Indonesia.

REKOMENDASI YANG DITAWARKAN:

1) Dalam bidang regulasi: BAKN DPR RI mendesak
Pemerintah untuk membentuk PP terkait tata cara
pelaksanaan pertanggungjawaban Dana Otsus,
agar dalam laporan pertanggungjawaban Dana
Otsus disajikan secara terpisah dengan laporan
pertanggungjawaban APBD provinsi, sehingga akan
mempermudah pengawasan dan evaluasi penggunaan
Dana Otsus. Selain itu, tata cara pengajuan pencairan
Dana Otsus dilakukan perbaikan dengan cara
mengubah sistem pencairan dari block grant secara
bertahap, menjadi specific grant agar pembiayaan
program dapat dilaksanakan secara lebih tepat guna
dan tepat sasaran.

2) BAKN DPR RI merekomendasikan terhadap
rekomendasi BPK RI yang belum ditindaklanjuti oleh
pemerintah provinsi agar dilakukan upaya penegakan

187