Page 196 - BUKU BERKARYA DI TENGAH PANDEMI
P. 196
BERKARYA DI TENGAH PANDEMI
SATU TAHUN KINERJA M. AZIS SYAMSUDDIN
WAKIL KETUA DPR RI BIDANG KORPOLKAM
hukum. Terkait permasalahan sumber daya manusia,
BAKN DPR RI mendorong pemerintah pusat untuk
memberikan dukungan bagi pemerintah provinsi
untuk menyediakan sumber daya manusia yang
memiliki kapabilitas dan kompetensi dalam mengelola
Dana Otsus dan Dana Keistimewaan.
3) BAKN DPR RI mendesak BPK RI untuk melakukan
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) secara
rutin untuk penggunaan Dana Otsus dan Dana
Keistimewaan. Untuk ini, perlu dukungan anggaran
yang memadai dari Pemerintah bersama DPR RI,
mengingat selama ini hambatan dalam melaksanakan
pengawasan Dana Otsus oleh BPK RI, khususnya di
Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat disebabkan
karena keterbatasan anggaran.
4) BAKN DPR RI mendukung agar Dana Otsus tersebut
dapat dilanjutkan dengan terlebih dahulu melakukan
perbaikan dalam sistem perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan
dan pertanggungjawaban.
5) Pada prinsipnya Tim Pemantau Otsus menerima
laporan hasil telaahan Dana Otsus dan Dana
Keistimewaan dari BAKN dan akan menggunakannya
sebagai bahan rapat kerja.
188
