Page 234 - BUKU BERKARYA DI TENGAH PANDEMI

BERKARYA DI TENGAH PANDEMI
SATU TAHUN KINERJA M. AZIS SYAMSUDDIN
WAKIL KETUA DPR RI BIDANG KORPOLKAM

Dalam rangka merespon adanya perubahan
ancaman tersebut, maka pemerintah dan DPR
RI periode 2014-2019 telah melakukan revisi
terhadap UU Pemberantasan Terorisme Nomor
15 tahun 2003 dengan Undang-Undang Nomor 5
Tahun 2018. Undang-Undang ini disusun untuk
memberikan landasan hukum yang lebih kukuh
guna menjamin pelindungan dan kepastian
hukum dalam pemberantasan tindak pidana
terorisme, serta untuk memenuhi kebutuhan dan
perkembangan hukum dalam masyarakat.

Secara umum, terdapat setidaknya 6 aspek yang
diperkuat oleh aturan ini: Defisini terorisme,
Identifikasi gerakan terorisme (organisasi teroris,
pelatihan dan recruitment, serta metode dan
strategi aksi), mekanisme penegakan hukum,
mekanisme pelindungan saksi dan korban,
strategi pencegahan, dan aspek kelembagaan.

Selain itu, Pasal 43J UU Pemberantasan Terorisme
mengamanatkan DPR RI untuk membentuk tim
pengawas penanggulangan terorisme. Ketentuan
mengenai pembentukan tim pengawas ini
diatur dengan Peraturan DPR RI. Sesuai dengan
ketentuan Pasal 111 dan Pasal 112 Peraturan DPR
RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib,
bahwa Tim dibentuk dan dipimpin oleh salah
seorang pimpinan DPR RI dengan jumlah anggota
tim disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan
perimbangan jumlah anggota tiap Fraksi.

226