Page 354 - BUKU BERKARYA DI TENGAH PANDEMI
P. 354
BERKARYA DI TENGAH PANDEMI
SATU TAHUN KINERJA M. AZIS SYAMSUDDIN
WAKIL KETUA DPR RI BIDANG KORPOLKAM
MATERI 5 (LIMA) KALI PERTEMUAN MATA
KULIAH PERANCANGAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
Dr. H. M. Azis Syamsuddin, S.E., S.H., M.A.F., M.H.
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
VETERAN JAKARTA, SEPTEMBER 2020
1. Pemahaman Perancangan Peraturan Perundang-
undangan Akar sejarah timbulnya Politik Hukum;
(18 September 2020, Pukul 13.00 WIB, )
Politik perundang-undangan merupakan arah kebijakan
pemerintah atau negara mengenai arah pengaturan
(substansi) hukum yang dituangkan dalam peraturan
perundang-undangan (hukum tertulis) untuk mengatur
kehidupan berbangsa dan bernegara. Mengapa hanya
menggambarkan keinginan atau kebijakan pemerintah atau
negara? Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa kewenangan atau
organ pembentuk peraturan perundang-undangan adalah
hanya negara atau Pemerintah. 106
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pembentukan
peraturan perundang-undangan merupakan bentuk
monopoli negara yang absolut, tunggal, dan tidak dapat
106 Hal ini disebut sebagai “asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat” yang terdapat
dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan jo Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
346
