Page 355 - BUKU BERKARYA DI TENGAH PANDEMI

Dr. Fadli Zon, M.Sc
KORPOLKAM DI TENGAH PANDEMI

dialihkan pada badan yang bukan badan negara atau bukan
badan pemerintah. Sehingga pada prinsipnya tidak akan ada
deregulasi yang memungkinkan penswastaan pembentukan
peraturan perundang-undangan. Namun demikian dalam
proses pembentukannya sangat mungkin mengikutsertakan
pihak bukan negara atau Pemerintah. Hal tersebut
107
didasarkan pada kenyataan bahwa peraturan perundang-
undangan, baik langsung maupun tidak langsung akan
selalu berkenaan dengan kepentingan umum, oleh karena
itu sangat wajar apabila masyarakat diikutsertakan dalam
penyusunannya.

Keikutsertaan tersebut dapat dalam bentuk memberikan
kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan berbagai
prakarsa dalam mengusulkan/memberikan masukan untuk
mengatur sesuatu atau memberikan kesempatan pada
masyarakat untuk menilai, memberikan pendapat atas
berbagai kebijaksanaan negara atau Pemerintah di bidang
perundang-undangan. Dalam praktek, pengikutsertaan
dilakukan melalui kegiatan seperti pengkajian ilmiah,
penelitian, berpartisipasi dalam forum-forum diskusi atau
duduk dalam kepanitiaan untuk mempersiapkan suatu
rancangan peraturan perundang-undangan.
Pada forum Dewan Perwakilan Rakyat juga dilakukan
pemberian sarana partisipasi yang dilakukan melalui
pranata “dengar pendapat” atau “public hearing”. Berbagai

107 Ibid., Pasal 53. Pasal 53 merumuskan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara
lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan undang-undang dan
rancangan peraturan daerah.

347