Page 356 - BUKU BERKARYA DI TENGAH PANDEMI

BERKARYA DI TENGAH PANDEMI
SATU TAHUN KINERJA M. AZIS SYAMSUDDIN
WAKIL KETUA DPR RI BIDANG KORPOLKAM

sarana untuk berpartisipasi tersebut akan lebih efektif bila
dilakukan dalam lingkup yang lebih luas bukan saja dari
kalangan ilmiah atau kelompok profesi, tetapi dari berbagai
golongan kepentingan (interest groups) atau masyarakat
pada umumnya. Untuk mewujudkan hal tersebut biasanya
diperlukan suatu sistem desiminasi rancangan peraturan
perundang-undangan agar masyarakat dapat mengetahui
arah kebijakan atau politik hukum dan perundang-
undangan yang dilaksanakan. Sehingga pembangunan
dan pembentukan peraturan perundang-undangan dapat
mengarah pada terbentuknya suatu sistem hukum nasional
Indonesia yang dapat mengakomodir harapan hukum yang
hidup di dalam masyarakat Indonesia yang berorientasi pada
terciptanya hukum yang responsive. Berkaitan dengan hal
tersebut Mahfud MD juga menyatakan:

"Hukum yang responsive merupakan produk
hukum yang lahir dari strategi pembangunan
hukum yang memberikan peranan besar
dan mengundang partisipasi secara penuh
kelompok-kelompok masyarakat sehingga isinya
mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi
harapan masyarakat pada umumnya. "
108
Dari yang telah diuraikan tersebut, maka seharusnya
peraturan perundang-undangan dapat diformulasikan
sedemikian rupa yaitu sedapat mungkin menampung
berbagai pemikiran dan partisipasi berbagai lapisan

108 M. Mahfud MD, Demokratisasi Dalam Rangka Pembangunan Hukum Yang Responsif, Makalah, FH
UNDIP, Semarang, 1996, Hal 1.

348