Page 361 - BUKU BERKARYA DI TENGAH PANDEMI

Dr. Fadli Zon, M.Sc
KORPOLKAM DI TENGAH PANDEMI

Dalam sebuah kehidupan kenegaraan, peraturan
perundang-undangan, seperti UUD NRI Tahun 1945 hingga
dengan peraturan daerah disusun oleh lembaga yang
berwenang dengan proses penyusunan yang berbeda.
Undang-undang adalah peraturan perundangan, yang dalam
pembentukannya Presiden harus mendapat persetujuan DPR
RI, ketentuan tersebut diatur dalam UUD NRI Tahun 1945
Pasal 5 ayat (1) “Presiden berhak mengajukan rancangan
Undang-undang kepada DPR RI”, pasal 20 ayat 1 “DPR RI
memegang kekuasaan membentuk UU” dan Pasal 20 ayat
(2) ” setiap RUU dibahas oleh DPR RI dan presiden untuk
mendapat persetujuan bersama.

Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945,
kekuasaan untuk membentuk Undang-Undang (UU),
ada pada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI). Selanjutnya
didalam Pasal 20 ayat (2) Pasal 20 ayat (2) UUD NRI Tahun
1945 diatur bahwa setiap Rancangan Undang-Undang (RUU)
dibahas oleh DPR RI dan Presiden untuk mendapatkan
persetujuan bersama.

Proses pembentukan UU diatur dalam UU Nomor 12 jo
Tahun 2011 Jo UU No 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan. Selain itu, proses
pembentukan UU juga diatur dalam UU Nomor 13 Tahun
2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor
17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat
(MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan
Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 jo UU

353