Page 362 - BUKU BERKARYA DI TENGAH PANDEMI
P. 362
BERKARYA DI TENGAH PANDEMI
SATU TAHUN KINERJA M. AZIS SYAMSUDDIN
WAKIL KETUA DPR RI BIDANG KORPOLKAM
No 15 Tahun 2019, materi muatan yang harus diatur melalui
Undang-Undang adalah:
1. pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan
Undang-Undang;
3. pengesahan perjanjian internasional tertentu;
4. tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/
atau
5. pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.
Dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 jo UU No 15 Tahun 2019,
proses pembuatan Undang-undang diatur dalam Pasal 16
s.d. Pasal 23, Pasal 43 s.d. Pasal 51, dan Pasal 65 s.d. Pasal
74. Sedangkan, dalam UU Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, pembentukan
UU diatur dalam Pasal 142 s.d. Pasal 163. Untuk proses
selengkapnya, Saudara juga dapat melihat pada Tata Tertib
DPR RI mengenai Tata Cara Pembentukan Undang-undang.
Berdasarkan ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 jo UU No 15
Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dan Tata Tertib
DPR RI tersebut, adapun ringkasan dari proses pembentukan
undang-undang sebagai berikut
354
