Page 368 - BUKU BERKARYA DI TENGAH PANDEMI
P. 368

BERKARYA DI TENGAH PANDEMI
                                SATU TAHUN KINERJA M. AZIS SYAMSUDDIN
                                WAKIL KETUA DPR RI BIDANG KORPOLKAM


                 Di Indonesia dikenal ada beberapa sistem hukum yang
                 berlaku, yaitu sistem hukum adat, sistem hukum Islam, dan
                 sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional dan sistem
                 hukum Indonesia adalah dua hal yang berbeda. Sistem
                 hukum nasional berarti sistem hukum yang diberlakukan
                 oleh negara (state law), sedangkan sistem hukum Indonesia
                 merefleksikan keanekaragaman hukum yang hidup dalam
                 masyarakat. Sistem hukum nasional berasal dari dua istilah
                 yaitu sistem dan hukum nasional. Pengertian sistem telah
                 dijelaskan di bagian terdahulu. Sedangkan hukum nasional
                 adalah hukum atau peraturan perundang-undangan yang
                 didasarkan kepada landasan ideologi dan konstitusional
                 negara, yaitu Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 atau
                 hukum yang dibangun di atas kreativitas atau aktivitas yang
                 didasarkan atas cita rasa dan rekayasa bangsa sendiri.

                 Hukum nasional tidak lain adalah sistem hukum yang
                 bersumber dari nilai-nilai budaya bangsa yang sudah lama
                 ada dan berkembang sekarang. Sistem hukum nasional
                 adalah sebuah sistem hukum (meliputi materiil dan formil;
                 pokok dan sektoral) yang dibangun berdasarkan ideologi
                 negara Pancasila, UUD NRI Tahun 1945 dan dapat juga
                 bersumber pada hukum lain asal tidak bertentangan dengan
                 jiwa Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, serta berlaku di
                 seluruh Indonesia.

                 Negara Indonesia adalah negara hukum, sehingga segala
                 aspek kehidupan harus berdasarkan atas hukum yang
                 sesual dengan sistem hukum nasional. Dalam telaah sejarah
                 perundang-undangan (wetsh/storie), dapat dikemukakan



                                           360
   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373