Page 369 - BUKU BERKARYA DI TENGAH PANDEMI
P. 369
Dr. Fadli Zon, M.Sc
KORPOLKAM DI TENGAH PANDEMI
bahwa perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang
telah empat kali mengalami perubahan, mempengaruhi
mekanisme penyelenggaraan negara dan urusan
pemerintahan, dan terdapat landasan pengaturan baru
dalam UUD NRI Tahun 1945 antara lain beralihnya kekuasaan
membentuk Undang-undang dari Presiden kepada DPR
RI dan adanya Undang-undang yang mengatur tentang
tata cara pembentukan Undang-undang. Pada dasarnya
Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan dimaksudkan untuk membentuk suatu ketentuan
yang baku (memberikan pedoman pastil mengenai tata cara
Pembentukan Peraturan Perundang undangan dari Undang-
Undang hingga Peraturan Daerah, sehingga nantinya
menjadi handboek wetgeving bagi para perancang peraturan
perundang-undangan, meskipun masih terdapat beberapa
kelemahan. Berbagai permasalahan yang muncul dalam
pemahaman membuka peluang untuk melahirkan berbagai
karya akademis dalam paradigma konsepsional baru.
Sistem hukum nasional seperti yang diutarakan di atas
tersebut masih belum dapat terwujud sepenuhnya di
Indonesia. Masih begitu banyak peraturan perundang-
undangan yang saling tumpang tindih dan bertentangan
satu sama lain. Hukum sebagai suatu sistem tidak
menghendaki adanya peraturan yang saling tumpah tindih
atau bertentangan. Di Indonesia masih banyak peraturan
perundang-undangan yang tidak mencerminkan nilai-nilai
Pancasila maupun UUD NRI Tahun 1945 sehingga dalam
361
