Page 196 - BUKU LAPORAN KINERJA DPR RI TS 2022-2023

Berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
(KemenPAN dan RB) Nomor: B/710/RB.06/2022 yang diterbitkan pada tanggal 6
Desember 2022, indeks Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal DPR adalah 78,05
dengan kategori “BB”. Hasil penilaian tersebut menunjukkan peningkatan dari tahun-
tahun sebelumnya, yaitu 77,19 (tahun 2021), 76,63 (tahun 2020), dan 75,81 (tahun 2019).
Sebagai tindak lanjut atas rekomendasi dari hasil evaluasi tahun 2021 oleh KemenPAN
dan RB yang telah direspons pada tahun 2022, Setjen DPR RI telah melaksanakan
berbagai rekomendasi perbaikan, di antaranya, sebagai berikut.

a. Melakukan sosialisasi nilai-nilai ASN BerAkhlak kepada seluruh pegawai
Setjen DPR RI dengan cara internalisasi melalui penyebaran buku saku
Panduan Perilaku sesuai dengan nilai-nilai ASN BerAkhlak. Pembekalan nilai-
nilai tersebut juga dilakukan kepada calon pegawai negeri sipil (CPNS) dalam
Pelatihan Dasar CPNS, serta disampaikan dalam setiap pelatihan mengenai
karakter dan kerja sama tim (CBTW). Tagline nilai-nilai ASN BerAkhlak juga
ditempatkan pada banner dalam setiap kegiatan unit kerja dan di Portal Setjen
DPR RI.

b. Menyusun Laporan Akhir Quick Wins yang berisi Pedoman Regulatory Impact
Analysis (RIA) dalam penyusunan Naskah Akademik dan RUU di Badan Keahlian,
serta Laporan Akhir Sistem Informasi Forum Alat Kelengkapan Dewan dan
Mitra Kerja DPR RI (SIMFONI).

c. Meningkatkan penerapan manajemen teknologi informasi dan komunikasi
(TIK) di Setjen DPR RI sesuai dengan arsitektur TIK yang telah ditetapkan,
termasuk unsur kebijakan TIK, Perencanaan TIK, monitoring dan evaluasi
TIK, serta Keamanan TIK. Hal ini juga disesuaikan dengan Master Plan Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Nasional.

d. Menyusun mekanisme hubungan kerja antara Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT)
dengan pejabat fungsional dalam rangka penyederhanaan birokrasi. Usulan
penyederhanaan organisasi jabatan administrasi telah diajukan oleh Setjen DPR
RI untuk mengikuti Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2021. Usulan ini
mencakup penyederhanaan organisasi jabatan administrasi dengan delapan
eselon IV di lingkungan Biro Sumber Daya Manusia Aparatur.

e. Telah menerapkan seluruh ketentuan dalam Peraturan Menteri PANRB No. 40
tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam manajemen ASN. Setjen DPR
RI juga telah menyusun Peta Jalan Sistem Merit Setjen DPR RI Tahun 2022–
2026.

194 Penguatan Kelembagaan