Page 194 - BUKU LAPORAN KINERJA DPR RI TS 2022-2023

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Awards;
Apresiasi untuk Para Pejuang Etika Lembaga DPR RI.
di Jakarta, (12 Desember 2022)

TNKB Khusus bagi Pimpinan dan Anggota DPR RI akan mendukung program
Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE) serta akan meningkatkan pengawasan
publik terhadap Anggota DPR RI. Kewajiban untuk menjaga keamanan, keselamatan,
ketertiban dan kelancaran dalam lalu lintas berlaku pula bagi Pimpinan dan Anggota
DPR RI. Kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Barat juga dilakukan pada Masa Sidang III.
Pada Masa Sidang V, MKD DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Banten
untuk menjalin kerja sama dan komunikasi dengan berbagai pihak serta melakukan
sosialisasi hak imunitas anggota DPR dan DPRD serta TNKB Khusus Anggota DPR RI.

Kegiatan lain yang dilakukan MKD DPR RI adalah kunjungan kerja dalam negeri. Pada
Masa Sidang I, MKD DPR RI melakukan kunjungan ke daerah dalam rangka sosialisasi
tugas, fungsi dan wewenangnya dan sosialisasi TNKB (Tanda Nomor Kendaraan
Bermotor) khusus Anggota DPR RI ke Provinsi Jawa Barat. Pada Masa Sidang II,
MKD DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Barat. Dalam kegiatan
ini ditekankan bahwa keprotokolan penggunaan TNKB Khusus bagi Pimpinan dan
Anggota DPR RI memiliki landasan hukum yang kuat, diantaranya Peraturan DPR
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun
2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. TNKB Khusus bagi Pimpinan dan
Anggota DPR RI akan mendukung program Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE)
serta akan meningkatkan pengawasan publik terhadap Anggota DPR RI. Kewajiban
untuk menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran dalam lalu lintas
berlaku pula bagi Pimpinan dan Anggota DPR RI. Kunjungan kerja ke Provinsi Jawa
Barat juga dilakukan pada Masa Sidang III. Pada Masa Sidang V, MKD DPR RI melakukan
kunjungan kerja ke Provinsi Banten untuk menjalin kerja sama dan komunikasi dengan
berbagai pihak serta melakukan sosialisasi hak imunitas anggota DPR dan DPRD serta
TNKB Khusus Anggota DPR RI.

C. Reformasi Birokrasi dan Kinerja Sistem Pendukung

Penguatan kelembagaan DPR RI dilakukan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi
(RB) di lingkungan Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI merupakan ikhtiar dalam rangka
mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif, efisien, serta memiliki pelayanan
publik yang berkualitas. Reformasi Birokrasi periode tahun 2020–2024 merupakan
pelaksanaan RB periode ketiga dari Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional
yang diharapkan dapat menghasilkan karakter birokrasi berkelas dunia (world class
bureaucracy) dengan bercirikan pada pelayanan publik yang makin berkualitas dan
tata kelola yang makin efektif dan efisien. Perubahan mind set dan culture set atau
dikenal dengan istilah revolusi mental dilakukan melalui penguatan 8 area perubahan,
yaitu sebagai berikut.

192 Penguatan Kelembagaan