Page 189 - BUKU LAPORAN KINERJA DPR RI TS 2022-2023

DPR MENGAWAL DEMOKRASI
MENUJU INDONESIA MAJU

Pada tanggal 31 Januari 2023, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan terbuka
untuk umum dengan amar putusan “Menolak permohonan para Pemohon untuk
seluruhnya.” Dengan demikian, pengujian materiil atas Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2)
serta Pasal 8 huruf f Undang–Undang Perkawinan dianggap tidak beralasan menurut
hukum.

DPR RI telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang relevan sehingga dapat
dikatakan bahwa DPR RI telah melaksanakan fungsi legislasinya dengan baik dalam
hal pembentukan pasal-pasal Undang–Undang Perkawinan yang diujikan tersebut.
DPR RI juga secara konsisten memberikan keterangannya dalam pengujian undang-
undang di Mahkamah Konstitusi. Berkaitan dengan perkara Nomor 24/PUU-XX/2022
tersebut, DPR RI berhasil membuktikan bahwa Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 8
huruf f Undang–Undang Perkawinan yang diujikan tidak bertentangan dengan prinsip
jaminan hak memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaan
masing-masing, persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan, hak untuk
hidup dan bebas dari perlakuan diskriminatif, hak untuk membentuk keluarga dan
melanjutkan keturunan, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian
hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana dijamin
oleh Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2), pasal 28E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal
28I ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28B ayat (1), serta Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

“Tindak lanjut Putusan Mahkamah

Konstitusi bergantung dari

pertimbangan hukum dan putusan yang

dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi,

hasil evaluasi pembentuk undang-

undang, dampak Putusan Mahkamah

Konstitusi terhadap peraturan

perundang-undangan lainnya.”

H. Arsul Sani, S.H, M.Si, Pr.M, LL.D, Tim Kuasa DPR RI

Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2022–2023 187