Page 184 - BUKU LAPORAN KINERJA DPR RI TS 2022-2023

Uji formil atas UU 13/2022 dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan
permohonan dari para Pemohon. UU 13/2022 yang ditetapkan pada tanggal 16 Juni
2022 merupakan tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-
XVII/2020. Dalam proses perubahan UU 12/2011 jo. UU 15/2019 menjadi UU 13/2022,
DPR RI telah melakukan penyempurnaan materi muatan, termasuk menambahkan
metode omnibus dalam pembentukan peraturan perundang-undangan,
menambahkan tahapan perbaikan kesalahan teknis setelah persetujuan bersama
DPR dan Presiden sebelum pengesahan dan pengundangan, serta memperkuat
keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang bermakna.

Dalam Keterangan DPR RI yang disampaikan pada sidang di Mahkamah Konstitusi
pada 8 September 2022, DPR RI menyatakan bahwa pembentukan UU 13/2022 telah
sesuai dengan proses formil pembentukan undang-undang. DPR RI menekankan
pemenuhan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, asas kejelasan rumusan
dalam frasa “antara lain” dalam Penjelasan Pasal 72 ayat (1a) UU 13/2022, dan asas
keterbukaan. Proses pembentukan UU 13/2022 juga melibatkan partisipasi masyarakat
dalam berbagai kegiatan diskusi pakar dan konsultasi publik untuk mengumpulkan
masukan dan pendapat sebelum penyusunan RUU tersebut. Mahkamah Konstitusi
mengorek dan menelaah Keterangan DPR RI serta bukti-bukti yang diajukan oleh
para Pemohon, dan menyimpulkan bahwa proses pembentukan UU 13/2022 telah
memenuhi asas keterbukaan dan berlangsung secara terbuka dengan melibatkan
partisipasi masyarakat.

Pelibatan masyarakat dalam proses pembentukan UU 13/2022, antara lain, dilakukan
dalam serangkaian diskusi dengan pakar seperti Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., Dr. Wicipto
Setiadi, S.H., M.H., Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S., Prof. Dr. Satya Arinanto,
S.H., M.H., Prof. Dr. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M., Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, S.H.,
M.H., Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S., Prof. Dr. Marcus Priyo Gunarto, S.H., M.Hum.,
Prof. Dr. Nurhasan Ismail, S.H., M.Si., Prof. Dr. Farida Patinggi, S.H., M.Hum., Prof. Dr.
Aidul Fitriciada, S.H., M.Hum., dan Ronal Rofiandri (Peneliti PSHK). Kemudian, dilakukan
kegiatan konsultasi publik ke Provinsi Jawa Barat, Provinsi Lampung, Provinsi Jawa
Timur, Provinsi DIY, dan Provinsi Sulawesi Selatan.

Setelah mendengar Keterangan Pemohon, DPR RI, Presiden, Ahli Pemohon dan
Presiden, Saksi Presiden, maka pada tanggal 31 Oktober 2022, Mahkamah Konstitusi
telah memutus dalam Sidang Pengucapan Putusan terbuka untuk umum dengan
amar putusan “Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.”

Dengan demikian, pengujian formil UU 13/2022 berkaitan dengan pembentukan
UU 13/2022 yang dianggap tidak sesuai dengan Pasal 5 huruf g UU 13/2022

182 Penanganan Perkara Pengujian
Undang-undang Terhadap UUD 1945