Page 180 - BUKU LAPORAN KINERJA DPR RI TS 2022-2023

C. KETERANGAN DPR RI ATAS PERMOHONAN PERKARA

Dalam mendukung fungsi pengawasannya, DPR RI memberikan Keterangan DPR RI
sebagai bagian dari penanganan perkara di Mahkamah Konstitusi. Dalam keterangan
tersebut, DPR RI menyampaikan pandangan umum dan dalil-dalil terhadap pokok
permohonan Pemohon terkait pengujian undang-undang secara formil dan materil.
Keterangan DPR RI juga dilengkapi dengan risalah pembahasan yang terkait
dengan proses pembentukan undang-undang yang diujikan sehingga memudahkan
hakim dalam menilai niat asli pembentuk undang-undang dalam merumuskan
norma tersebut. Mahkamah Konstitusi menggunakan Keterangan DPR RI sebagai
pertimbangan dalam memutuskan perkara pengujian undang-undang. Selain itu,
putusan Mahkamah Konstitusi juga dapat menjadi masukan bagi pembentuk undang-
undang dalam menyusun undang-undang di masa mendatang.

Dalam Tahun Sidang 2022–2023, Mahkamah Konstitusi telah memutus sebanyak 130
perkara terkait pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. Sebanyak
112 putusan telah diambil, yaitu 13 putusan dinyatakan kabul untuk perkara tahun
2021, 2022, dan 2023; 54 putusan ditolak untuk perkara tahun 2021, 2022, dan 2023; 29
putusan tidak dapat diterima untuk perkara tahun 2022 dan 2023; 15 putusan ditarik
kembali untuk perkara tahun 2022 dan 2023; serta 1 putusan dinyatakan gugur untuk
perkara tahun 2022. Untuk rincian lebih lengkap mengenai rekapitulasi Putusan dan
Ketetapan Mahkamah Konstitusi selama Masa Persidangan I sampai dengan V Tahun
Sidang 2022–2023, dapat dilihat pada infografis berikut.

178 Penanganan Perkara Pengujian
Undang-undang Terhadap UUD 1945