Page 185 - BUKU LAPORAN KINERJA DPR RI TS 2022-2023

DPR MENGAWAL DEMOKRASI
MENUJU INDONESIA MAJU

adalah tidak beralasan menurut hukum. Mahkamah Konstitusi telah menerima
dan mempertimbangkan Keterangan DPR RI beserta bukti-bukti yang diajukan.
Dengan demikian, DPR RI telah melaksanakan fungsi legislasinya dengan baik, yaitu
membentuk UU 13/2022 secara formil yang sesuai dengan asas kedayagunaan dan
kehasilgunaan, asas kejelasan rumusan, dan asas keterbukaan. Selain itu, dalam
konteks pelaksanaan fungsi pengawasan atas undang-undang yang telah berlaku dan
diujikan di Mahkamah Konstitusi, DPR RI juga konsisten menyampaikan keterangannya
pada setiap pengujian undang-undang.

2. Penanganan Perkara dalam Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017 tentang Pemilihan Umum

Pengujian materiil terhadap Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu
(Undang–Undang Pemilu) didasari oleh adanya permohonan pengujian undang-
undang yang diajukan oleh kader politik. Mereka berpendapat bahwa pemberlakuan
sistem proporsional terbuka di Indonesia melalui beberapa pasal dalam Undang–
Undang Pemilu (yaitu Pasal 168 ayat (2), Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf
b, Pasal 386 ayat (2) huruf b, Pasal 420 huruf c dan d, Pasal 422, dan Pasal 426 ayat
(3)) menyebabkan persaingan tidak sehat dalam politik. Mereka mengkritik sistem
ini karena cenderung mengedepankan popularitas dan kekuatan modal, serta
menyebabkan individualisme di kalangan politisi dan konflik internal di partai politik.

Prinsip utama dibalik pembentukan Undang–Undang Pemilu adalah untuk
menyederhanakan, menyelaraskan, dan menggabungkan pengaturan Pemilu yang
sebelumnya terdapat dalam tiga undang-undang terpisah, yaitu Undang–Undang
Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden,
Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan
Undang–Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD,
dan DPRD. Undang–Undang Pemilu juga bertujuan untuk menjawab dinamika politik
terkait pengaturan penyelenggara dan peserta Pemilu, sistem pemilihan, manajemen
pemilu, dan penegakan hukum dalam satu undang-undang yang komprehensif.

Setelah Mahkamah Konstitusi membaca dan mendengarkan keterangan dari berbagai
pihak, seperti Pemohon, DPR RI, Presiden, KPU, serta ahli, dan memeriksa bukti-bukti
yang disajikan, pada tanggal 15 Juni 2023, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan
terbuka untuk umum dengan amar putusan “Menolak permohonan atas Pemohon
untuk seluruhnya.” Dengan demikian, pengujian materiil atas Undang–Undang Pemilu
terkait sistem proporsional terbuka dianggap tidak beralasan menurut hukum.

Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2022–2023 183