Page 187 - BUKU LAPORAN KINERJA DPR RI TS 2022-2023

DPR MENGAWAL DEMOKRASI
MENUJU INDONESIA MAJU

DPR RI, sebagai pembentuk undang-undang, telah memberikan keterangan serta
risalah pembahasan Undang–Undang Pemilu terkait pengujian tersebut. Mahkamah
Konstitusi telah menerima dan mempertimbangkan keterangan DPR RI beserta
bukti-bukti yang diajukan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa DPR RI
telah menjalankan fungsi legislatifnya dengan baik dalam penyusunan pasal-pasal
Undang–Undang Pemilu yang diujikan. DPR RI juga secara konsisten memberikan
keterangannya dalam konteks pelaksanaan fungsi pengawasan atas undang-undang
yang telah berlaku dan diujikan di Mahkamah Konstitusi.

Dalam kaitannya dengan perkara Nomor 114/PUU-XX/2022, DPR RI berhasil
membuktikan melalui dalil-dalilnya bahwa pasal-pasal Undang–Undang Pemilu yang
diujikan tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Pasal 22E ayat (6) UUD NRI
Tahun 1945 menetapkan bahwa mekanisme dan tata cara Pemilu diatur lebih lanjut
melalui undang-undang, sehingga pengaturan mengenai pemilu merupakan kebijakan
hukum terbuka bagi pembentuk undang-undang. Pemilihan sistem proporsional
terbuka ditujukan untuk memperluas dimensi keadilan dalam pembangunan politik
dengan melibatkan partisipasi langsung dari masyarakat.

Tingginya biaya Pemilu, rumitnya sistem proporsional terbuka, dan potensi
korupsi sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon, merupakan konsekuensi dari
pelaksanaan pemerintahan negara yang demokratis dan selalu memerlukan perbaikan
mekanisme pelaksanaan pemerintahan. Tidak ada persoalan inkonstitusionalitas
dalam pengaturan sistem proporsional terbuka dalam Undang–Undang Pemilu yang
diujikan. Fakta menunjukkan bahwa pelaksanaan Pemilu pada tahun 2009, 2014, dan
2019 berlangsung dengan partisipasi yang terus meningkat. Oleh karena itu, baik
sistem proporsional terbuka maupun tertutup, masing-masing memiliki kelemahan
dan kelebihan dan kedepannya diharapkan adanya masukan dan pertimbangan
untuk menyempurnakan Undang–Undang Pemilu guna mengatasi permasalahan
implementasi di lapangan.

Lebih lanjut, konsistensi sikap masyarakat yang lebih memilih sistem proporsional
terbuka tercermin dalam dukungan dari 8 partai politik yang memiliki kursi di DPR
RI seperti Fraksi Partai Golongan Karya (FPG), Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya
(FPGERINDRA), Fraksi Partai Nasdem (FNASDEM), dan lain-lain. Mereka secara resmi
menolak sistem proporsional tertutup dan menegaskan komitmen untuk menjaga
kemajuan demokrasi di Indonesia.

Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2022–2023 185