Page 182 - BUKU LAPORAN KINERJA DPR RI TS 2022-2023
P. 182

Berdasarkan rekapitulasi Putusan dan Ketetapan Mahkamah Konstitusi Tahun Sidang
                  2022–2023 pada infografis di atas, terdapat 112 putusan dan ketetapan atas perkara
                  pengujian undang-undang yang telah diputus. Secara ringkas, 54 putusan ditolak dan
                  29 putusan tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi. Hal ini menunjukkan prestasi
                  kinerja DPR  RI yang  berhasil menyusun  undang-undang yang  sesuai  dengan  UUD
                  NRI Tahun 1945, baik dari segi formil maupun materiil. DPR RI selalu memperhatikan
                  asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan  yang baik sebagaimana
                  diatur dalam Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
                  Perundang-undangan  yang telah mengalami perubahan melalui Undang–Undang
                  Nomor 13  Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 12
                  Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, serta Undang–
                  undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang–Undang Nomor 12
                  Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
































                                                 Anggota Komisi III DPR
                      Anggota Komisi III DPR    RI, Asrul Sani, S.H., M.Si.,   Anggota Komisi III DPR
                      RI, Taufik Basari, S.H.,   Pr.M. LL.D., mewakili Tim   RI, Supriansa, S.H., M.H.,
                     S.Hum., LL.M, saat sedang   Kuasa DPR RI saat sedang   mewakili Tim Kuasa DPR
                     membacakan keterangan       membacakan Keterangan       RI untuk membacakan
                    DPR RI secara virtual dalam   DPR RI secara virtual dalam   Keterangan DPR RI secara
                     persidangan pengujian UU     persidangan pengujian    virtual dalam persidangan
                      terhadap UUD NRI 1945      undang-undang terhadap    pengujian undang-undang
                                                     UUD NRI 1945           terhadap UUD NRI 1945









            180     Penanganan Perkara Pengujian
                    Undang-undang Terhadap UUD 1945
   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187