Page 178 - BUKU LAPORAN KINERJA DPR RI TS 2022-2023

Penyampaian keterangan DPR RI atas perkara pengujian undang-undang di
Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 41 ayat (2) dan Pasal 54 UU Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan bahwa DPR RI memberikan
keterangan berkaitan dengan materi pengujian undang-undang. Hakim Konstitusi
dapat memanggil para pihak yang berperkara untuk memberikan keterangan, dan
lembaga negara terkait juga wajib menyampaikan penjelasannya dalam jangka waktu
tertentu setelah permintaan dari hakim konstitusi.

Berdasarkan ketentuan tersebut, penyampaian keterangan DPR RI dapat dilakukan
secara tertulis dan/atau dibacakan di hadapan persidangan di Mahkamah Konstitusi.
Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai unsur pendukung DPR RI memberikan dukungan
keahlian berupa konsep Keterangan DPR RI pengujian undang-undang terhadap
UUD NRI Tahun 1945 kepada DPR RI, khususnya Tim Kuasa DPR RI, agar penanganan
pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi dapat berjalan dengan efektif dan
efisien.

Tim Kuasa DPR RI menghadiri persidangan
pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun
1945 di Mahkamah Konstitusi (26 Januari 2023)

176 Penanganan Perkara Pengujian
Undang-undang Terhadap UUD 1945