Page 183 - BUKU LAPORAN KINERJA DPR RI TS 2022-2023

DPR MENGAWAL DEMOKRASI
MENUJU INDONESIA MAJU

D. KETERANGAN DPR RI SEBAGAI CAPAIAN KINERJA DPR RI DALAM BEBERAPA
PENGUJIAN FORMIL DAN MATERIL UU DI MAHKAMAH KONSTITUSI

Pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 oleh Mahkamah Konstitusi
merupakan prinsip atau asas konstitusionalitas undang-undang yang memastikan
bahwa undang-undang yang dibuat tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun
1945. Dalam Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, terdapat uji formil dan uji
materiil undang-undang. Uji formil menilai proses pembentukan undang-undang
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sementara uji materiil menguji isi
norma undang-undang sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945. Keterangan DPR RI
dalam pengujian ini memiliki peran penting dalam fungsi pengawasan DPR RI. DPR
RI melampirkan risalah pembahasan undang-undang untuk memahami niat asli
pembentukan undang-undang.

Keterangan DPR RI dan risalah pembahasan tersebut menjadi acuan bagi Mahkamah
Konstitusi untuk memutuskan apakah undang-undang tersebut sesuai atau
bertentangan dengan konstitusi. Pendapat hakim Mahkamah Konstitusi dalam
putusannya juga menjadi masukan bagi DPR RI dalam melakukan legislatif review.
Terkait dengan pengujian undang-undang secara formil dan materiil, berikut beberapa
undang-undang yang menarik perhatian publik telah yang dinyatakan Mahkamah
Konstitusi tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.

1. Penanganan Perkara Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dalam Perkara Nomor 69/PUU-
XX/2022

Pengujian formil adalah pengujian terhadap produk hukum berdasarkan proses
pembentukan undang-undang. Kriteria yang digunakan untuk menilai konstitusionalitas
undang-undang secara formil meliputi bentuk yang tepat, institusi yang tepat, dan
prosedur yang tepat. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (UU 13/2022) yang dibentuk oleh DPR RI menjadi sorotan
publik karena diduga tidak memenuhi persyaratan formil pembentukan undang-
undang. Para Pemohon dari Perwakilan Partai Buruh, karyawan swasta, dan dosen
mengajukan pengujian formil terhadap undang–undang tersebut berdasarkan alasan
bahwa proses pembentukannya tidak sesuai asas kedayagunaan, kejelasan rumusan,
dan keterbukaan yang diatur dalam Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 12/2011) sebagaimana diubah
oleh Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU
15/2019) dan UU 13/2022.

Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2022–2023 181