Page 192 - BUKU LAPORAN KINERJA DPR RI TS 2022-2023

Pelaksanaan otonomi kepegawaian pada unsur penunjang DPR RI harus dimaknai
bahwa DPR RI diberikan kebebasan untuk menerapkan manajemen kepegawaian
yang berbeda dengan manajemen kepegawaian (ASN) di pemerintah (eksekutif),
misalnya yang paling sederhana adalah kebutuhan pegawai (perencanaan pegawai)
tidak dikontrol oleh pemerintah. Begitu juga dalam menentukan evaluasi jabatan
Setjen DPR RI dapat mengembangkan metode sendiri yang cocok dengan karakteristik
jabatan yang ada di Setjen DPR RI.

Perbaikan dalam tata kelola anggaran telah memunculkan wacana otonomi anggaran.
Hal ini muncul ketika DPR RI di satu sisi dituntut untuk meningkatkan kinerjanya, tetapi
di sisi lain anggaran terbatas dan dikontrol eksekutif. Pemikiran-pemikiran terhadap
perlunya otonomi anggaran bagi parlemen sudah menjadi perhatian publik, terutama
di kalangan penggerak penguatan parlemen. Umumnya berpendapat bahwa otonomi
anggaran di DPR RI akan memungkinkan lembaga ini bekerja secara efektif karena
DPR RI memiliki otoritas sendiri untuk mengelola dan mengalokasi anggarannya.

Meskipun kebutuhan anggaran DPR RI tidak sepenuhnya dapat dipenuhi oleh
Pemerintah, namun DPR RI tetap berupaya untuk memperlihatkan kinerja pelaksanaan
anggarannya agar tetap lebih baik. Hal ini ditunjukkan dengan realisasi anggaran
DPR RI mencapai 98,80% dari DIPA Tahun 2022. Optimalisasi terhadap pelaksanaan
kegiatan dan anggaran ini merupakan prioritas bagi DPR RI.

Usaha menuju penguatan DPR RI tidak boleh berhenti hanya pada kerangka berpikir
bahwa Amandemen UUD RI Tahun 1945 telah memberikan DPR RI mandat dan peran
yang lebih besar dalam konteks pembentukan undang-undang semata tetapi harus
didukung pula dengan ketersediaan anggaran yang memadai. Selain itu, adanya
dorongan agar lembaga parlemen mandiri dari segi penganggaran wajib diikuti
dengan desain tata kelola anggaran yang transparan dan akuntabel

B. Menjaga Kehormatan dan Martabat DPR RI

Dalam rangka menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR
sebagai lembaga perwakilan rakyat, MKD DPR RI melakukan serangkaian kegiatan
sosialisasi, salah satunya adalah melalui seminar nasional. Seminar Nasional tentang
Mengelola Hak Imunitas Wakil Rakyat diselenggarakan dengan melibatkan Badan
Kehormatan DPRD Provinsi, Badan Kehormatan Kabupaten/Kota, dan Pimpinan
DPRD Provinsi di Indonesia sebagai representasi lembaga legislatif yang menegakkan
kode etik di setiap parlemen provinsi masing-masing. Adapun tujuan seminar ini, yaitu
untuk meningkatkan pemahaman tentang hak imunitas wakil rakyat, meningkatkan
kesadaran tentang peran dan fungsi kelembagaan, mensinergikan penegakan hukum
dan etika kelembagaan DPR dan DPRD.

190 Penguatan Kelembagaan