Page 115 - BUKU KINERJA DPR RI

PENGUATAN KELEMBAGAAN DPR RI

Selain penanganan Perkara Pengaduan dan Perkara Tanpa
Pengaduan, MKD melakukan kunjungan kerja ke beberapa daerah.
Kunjungan kerja ini merupakan bentuk sosialisasi Peraturan DPR RI
mengenai Kode Etik DPR RI. MKD juga melakukan kunjungan kerja ke
luar negeri dalam rangka mencari masukan untuk peningkatan kinerja
anggota parlemen dan penanganan perkara disiplin serta penerapan
hak imunitas yang berlaku di Parlemen negara lain.
MKD juga melaksanakan kegiatan Seminar Nasional dengan
tema Sinergi Penegakan Etika Kelembagaan “Penguatan Kualitas
Perilaku Etis dan Kapasitas Penegakan Etika Pejabat Publik melalui
Peran Partai Politik” pada tanggal 22 Maret 2021. Seminar Nasional
ini dilaksanakan sebagai upaya diseminasi gagasan arah baru kinerja
MKD ke berbagai institusi politik kepartaian, melahirkan format kerja
sama efektif dan efisien terkait penegakan etika kelembagaan antara
MKD dengan partai politik, dan merumuskan visi dan misi bersama
dalam penegakan etika kelembagaan antara MKD dengan institusi
partai politik sebagai kawah candradimuka kelahiran figur ideal pejabat
publik.

5. Penyampaian Pengaduan Masyarakat ke DPR RI
Masyarakat dapat mengajukan pengaduan ke DPR RI melalui
surat, website, ataupun pesan singkat (SMS) yang selama ini dikelola
oleh Bagian Pengaduan Masyarakat Setjen DPR RI. Adapun jumlah
pengaduan masyarakat yang masuk melalui bagian pengaduan
masyarakat Setjen DPR RI mulai tanggal 14 Agustus 2020 s/d 15
Agustus 2021 sebanyak 4.810 (empat ribu delapan ratus sepuluh) surat,
641 (enam ratus empat puluh satu) melalui website, dan 108 (seratus
delapan) SMS (Gambar 3). Pengaduan masyarakat tersebut kemudian
diteruskan ke AKD sesuai permasalahan yang disampaikan (Gambar
4.). Terdapat 5 (lima) kategori permasalahan yang mendominasi

99