Page 91 - BUKU JUDICAL RIVIEW PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS PENGUJIAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945
P. 91
3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik
Indonesia sebagaimana mestinya.
4. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.
G. PENUTUP
3. Bahwa terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
71/PUU-XIX/2021 sebagaimana diuraikan di atas, Pusat Pemantauan
Pelaksanaan Undang-Undang memberikan saran sebagai berikut: INFO JUDICIAL REVIEW
c. Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIX/2021 (Resume Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang Yang Ditolak Dalam
sebagai bahan dalam penyusunan Prolegnas Daftar Kumulatif Terbuka. Sidang Mahkamah Konstitusi)
d. Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIX/2021
sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Atas Undang- PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 1/PUU-XX/2022
Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Jaminan Fidusia. PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
4. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan yang bersifat final TENTANG PEMILIHAN UMUM TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR
dan mengikat (tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh) serta NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam
sidang pleno terbuka untuk umum dan bersifat erga omnes (berlaku bagi 24 FEBRUARI 2022
setiap orang) yang wajib dipatuhi dan langsung dilaksanakan (self executing)
oleh seluruh organ penyelenggara negara, organ penegak hukum, dan warga
Negara. Oleh karena itu, Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor A. PENDAHULUAN
71/PUU-XIX/2021 yang menyatakan frasa “pihak yang berwenang” UU Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022, pukul 10.44 WIB, Mahkamah
Jaminan Fidusia bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak Konstitusi telah memutus dalam Sidang Pengucapan Putusan Pengujian Undang-
mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “pengadilan Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU
negeri” dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan 7/2017) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) dalam Perkara Nomor 1/PUU-
Fidusia. XX/2022. Dalam Sidang Pengucapan Putusan Perkara Nomor 1/PUU-XX/2022,
perwakilan DPR RI dihadiri secara virtual oleh Kepala Pusat Pemantauan
Pelaksanaan Undang-Undang dan jajarannya di lingkungan Pusat Pemantauan
Pelaksanaan Undang-Undang, Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI.
B. PEMOHON
Bahwa permohonan pengujian UU 7/2017 dalam perkara Nomor 1/PUU-
XX/2022, diajukan oleh Dr. Musa Darwin Pane, S.H., M.H. yang memberikan kuasa
PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG kepada Dr. Sahat Maruli T. Situmeang, S.H., M.H. dkk. untuk selanjutnya disebut
BADAN KEAHLIAN sebagai Pemohon.
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI
2022 C. PASAL/AYAT UU 7/2017 YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN
Bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian terhadap Pasal
21 ayat (1) huruf b dan Pasal 117 ayat (1) huruf b UU 7/2017 yang berketentuan
sebagai berikut:
90
