Page 93 - BUKU JUDICAL RIVIEW PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS PENGUJIAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945
P. 93
Pasal 21 ayat (1) huruf b UU 7/2017 puluh) tahun untuk calon anggota BAWASLU Kabupaten atau Kota dan
“Syarat untuk menjadi calon anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun untuk calon PANWASLU
Kabupaten/Kota adalah: kecamatan, PANWASLU kelurahan atau Desa dan Pengawas TPS.
b. pada saat pendaftaran berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun 2. Bahwa Pemohon adalah perseorangan warga negara indonesia, yang memiliki
untuk calon anggota KPU, berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun kualifikasi sebagai Advokat, Dosen dan Profesional muda serta sebagai peserta
untuk calon anggota KPU Provinsi, dan berusia paling rendah 30 (tiga puluh)
tahun untuk calon anggota KPU Kabupaten/Kota.” bakal calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2022-2027
sebagaimana dengan bukti pendaftaran nomor: CP-KPU-00306 [vide bukti P-3
Pasal 117 huruf b UU 7/2017 = bukti P-4]. Selanjutnya, Tim Seleksi calon anggota KPU dan calon anggota
“Syarat untuk menjadi calon anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Badan Pengawas Pemilhan Umum (Bawaslu) masa jabatan 2022-2027
Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu menerbitkan pengumuman hasil penelitian administrasi seleksi bakal calon
Kelurahan/Desa, serta Pengawas TPS adalah: anggota KPU dan Bawaslu masa jabatan tahun 2022-2027 Nomor:
b. pada saat pendaftaran berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun
untuk calon anggota Bawaslu, berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) 139/TIMSEL/XI/2021 tertanggal 17 November 2021 [vide bukti P-6], yang
tahun untuk calon anggota Bawaslu Provinsi, berusia paling rendah 30 (tiga pada pokoknya tidak terdapat nama Pemohon dalam lampiran hasil
puluh) tahun untuk calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan berusia pengumuman tersebut sebagai daftar nama bakal calon seleksi anggota KPU
paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun untuk calon anggota Panwaslu yang dinyatakan lulus ketentuan administrasi.
Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS.” 3. Bahwa menurut Pemohon hasil penelitian administrasi tersebut, tanpa adanya
penjelasan apapun, perihal alasan tidak lolosnya Pemohon dalam seleksi
D. BATU UJI administrasi sebagai bakal calon anggota KPU. Selanjutnya, Pemohon menduga
Bahwa Pasal a quo dianggap Pemohon bertentangan dengan Pasal 28D ayat (3) alasan tidak lulusnya Pemohon dalam tahap seleksi administrasi bakal calon
dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 karena dinilai telah merugikan dan anggota KPU ini, adalah berkaitan dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf b
melanggar hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon. UU 7/2017, oleh karena, batasan usia paling rendah pada saat mendaftar
untuk bakal calon anggota KPU adalah 40 (empat puluh) tahun, sedangkan
E. PERTIMBANGAN HUKUM pada saat pendaftaran calon anggota KPU, usia Pemohon adalah 39 (tiga puluh
Bahwa terhadap pengujian UU 7/2017 dalam permohonan a quo, Mahkamah sembilan) tahun 7 (tujuh) bulan. Pemohon merasa dirugikan hak
Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut: konstitusionalnya karena diberlakukannya ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf b
UU 7/2017 yang dijadikan dasar oleh tim seleksi KPU dan Bawaslu dalam
[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK menentukan batasan paling rendah usia pendaftar calon anggota KPU.
dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Sedangkan, dalam menentukan batasan paling rendah usia pendaftar calon
sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan anggota Bawaslu didasarkan pada ketentuan Pasal 117 ayat (1) huruf b UU
kedudukan hukum (legal standing) Pemohon sebagai berikut: 7/2017.
1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan dalam permohonan a quo
adalah Pasal 21 ayat (1) huruf b dan Pasal 117 ayat (1) huruf b yang masing- [3.6] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama uraian Pemohon
masing berbunyi sebagai berikut: dalam menjelaskan kerugian hak konstitusionalnya, sebagaimana diuraikan pada
Pasal 21 ayat (1) huruf b Paragraf [3.5] di atas, menurut Mahkamah, Pemohon pada pokoknya hanya
Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun untuk menguraikan anggapan kerugian konstitusional yang dialaminya berkenaan
calon anggota KPU, berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun untuk batasan usia paling rendah 40 (empat puluh) tahun untuk calon anggota KPU
calon anggota KPU Provinsi, dan berusia paling rendah 30 (tiga puluh) pada Pasal 21 ayat (1) huruf b UU 7/2017. Padahal dalam permohonan a quo,
tahun untuk calon anggota KPU Kabupaten atau Kota. Pemohon memohon pengujian untuk seluruh materi muatan Pasal 21 ayat (1)
huruf b UU 7/2017, lagi pula materi muatan pada Pasal 21 ayat (1) huruf b UU
Pasal 117 ayat (1) huruf b 7/2017 tidak hanya mengatur berkenaan dengan batasan usia pendaftar calon
Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun untuk anggota KPU saja, tetapi juga mengatur mengenai batasan usia pendaftar anggota
calon anggota BAWASLU, berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Menurut Mahkamah, uraian anggapan
untuk calon anggota BAWASLU Provinsi, dan berusia paling rendah 30 (tiga
92
