Page 246 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018
P. 246
SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN
dan keinginan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan. Dewan
Perwakilan Rakyat tetaplah menyuarakan kepentingan rakyat melalui
suara tiap fraksi dan tiap anggota. Terlepas dari kegagalan pembentukan
Tim Panitia Khusus untuk masalah mafia pajak, Dewan Perwakilan
Rakyat telah mampu membuka mata publik untuk terus mengawasi roda
pemerintahan dengan kritik dan pertanyaan-pertanyaan yang tajam agar
roda pemerintahan berjalan dengan baik.
Dalam menghadapi permasalahan mafia pajak, Pemerintah
membentuk sebuah tim yang langsung dibawahi oleh Wakil Presiden
Boediono. Ja’far Hafsah selaku Ketua Fraksi Partai Demokrat tentu
mendukung dan meyakini pemerintah mampu mengatasi masalah mafia
pajak di Indonesia.
Bagi partai pendukung pemerintah di DPR, situasi ini menunjukkan
sikap dari DPR yang mampu melakukan pengawasan dan pihak partai
pendukung pemerintah pun tetap mendengar aspirasi rakyat dengan
mendesak pemerintah untuk menuntaskan permasalahan mafia pajak di
Indonesia. Apalagi sebelumnya pemerintah harus mengikuti kehendak
...pada 1 September DPR yang berhasil meng-gol-kan hak angket mengenai permasalahan
Bail Out Bank Century.
2009, DPR meminta
Rencana pengajuan Hak angket Bank Century sudah direncanakan
BPK untuk melakukan sejak penghujung masa jabatan DPR periode sebelumnya di tahun 2009.
audit investigatif atas Satu bulan menjelang pelantikan anggota baru pada 1 Oktober 2009, pada
kasus Bank Century. 1 September 2009, DPR meminta BPK untuk melakukan audit investigatif
atas kasus Bank Century. Kasus Bank Century sempat luput sementara
waktu dari pembahasan publik karena adanya kesibukan aparatur negara
dalam pemilihan legislatif 9 April 2009 dan pemilihan presiden-wakil
presiden pada 8 Juli 2009.
Padahal, pada Februari 2009, Deputi Gubernur BI, Siti Fadjrijah, telah
menyatakan bahwa Bank Indonesia sudah sejak lama mengetahui kasus
Bank Century. Persoalan ini menyeruak kembali ke permukaan setelah
Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan bahwa kasus Bank Century adalah
murni tindakan kriminal, yaitu perampokan bank oleh pemiliknya sendiri.
Sebenarnya pemeriksaan investigasi atas kasus Bank Century
harus dilakukan berdasarkan Undang-undang No. 15 tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, juga
UU No 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Atas reaksi
DPR, yang mengeluarkan surat No PW/5487/DPR RI/IX/2009 tanggal
1 September 2009 perihal Permintaan Audit Investigasi/ Pemeriksaan
dengan Tujuan Tertentu terhadap Bank Century, upaya penyelidikan
dpr.go.id 242
