Page 244 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

masayarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah muslim.
Misalnya hubungan dengan Denmark. Masalah karikatur Nabi
Muhammad yang terjadi di negara Denmark. Selain melibatkan pihak

Tekanan publik juga Kementerian Luar Negeri, dengan mitra kerja di DPR untuk mengatasi
masalah ini adalah Komisi Satu (Bidang Luar Negeri). Tekanan dari
mendorong sikap masyarakat di dalam negeri adalah mendesak pemerintah memutuskan

anggota DPR untuk hubungan luar negeri dengan Denmark dan menyerukan boikot
menyuarakan terhadap produk-produk dari negara tersebut. Tekanan publik juga

kepentingan publik. mendorong sikap anggota DPR untuk menyuarakan kepentingan publik.
Dengan negara tetangga pun, Indonesia bukannya tanpa masalah.
Singapura misalnya, negara ini memiliki modal perekonomian yang
sangat besar, bahkan investasinya di Indonesia merupakan yang
terbesar di dunia dibandingkan dengan investasi di negara lainnya.
Telkomsel sebagai perusahaan seluler terbesar di Indonesia, sebagian
sahamnya diminiliki oleh Singtel, perusahaan telepon milik negara
Singapura.
Desakan untuk mengambil alih kembali saham Telkomsel dari
Singapura sering muncul. Sikap dari anggota DPR adalah mendesak
pemerintah untuk melakukan pembicaraan ulang, namun biasanya
usaha ini selalu mengalami kesulitan.

5.3.1 Isyu Mafia Pajak dan Kasus Bank
Century

Di dalam negeri pun muncul isyu yang menjadi perbincangan
publik dan dalam setiap masa di era demokrasi selalu terdapat partai
pendukung pemerintah dan oposisi, walaupun terdapat koalisi partai-
partai pendukung pemerintah di dalam Dewan Perwakilan Rakyat
dengan adanya fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat tidak serta
merta meletakkan partai pendukung pemerintah di Dewan Perwakilan
Rakyat selalu mendukung dan melindungi kebijakan pemerintah dan
menghilangkan daya kritisnya.
Pada masalah polemik kasus Mafia Pajak turut mendorong Dewan
Perwakilan Rakyat untuk melakukan fungsi pengawasannya. Pihak partai
pendukung pemerintah memiliki sikap yang berbeda-beda. Proses
pengajuan usulan hak angket ini juga menjadi pertarungan politik dari
masing-masing fraksi untuk mengajukan aspirasi mereka. Pembahasan
pelaksanaan usulan hak angket ini terkesan lamban, tanggal 25 Januari
2011 usulan hak angket ini dipertanyakan oleh anggota DPR.

dpr.go.id 240