Page 245 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018

DPR RI 2009-
DPR RI 2009-2014: 2014:
Membangun Pondasi ondasi
Membangun P
Kinerja DPR RIKinerja DPR RI

Anggota Fraksi Partai Golkar Nudirman Munir dan Arya Bima dari
Fraksi PDI Perjuangan mempertanyakan pimpinan DPR yang menahan usul
hak angket mengenai mafia pajak dan tidak langsung menyerahkannya
kepada Rapat paripurna DPR RI pada Selasa (25/1/2011). “Kemarin kami
mengajukan usul hak angket kasus mafia pajak yang ditandatangani
sebanyak 30-an anggota DPR dari sembilan fraksi. Tetapi tidak masuk
agenda hari ini,” kata Nudirman dalam rapat paripurna di Gedung DPR/
MPR Jakarta yang dipimpin Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso.
270
Dua fraksi yang menolak pembahasan ini adalah Fraksi Demokrat
dan Fraksi Kebangkitan Bangsa. Hanya ada satu anggota DPR dari Fraksi
Partai Kebangkitan Bangsa yang turut serta dalam penandatanganan
usulan hak angket ini, Lily Wahid. Kedua pihak memiliki argumen
mengenai penting atau tidaknya pembahasan tersebut. Pihak pengusul
hak angket memiliki pemikiran bahwa usul tersebut adalah sebagai
kritik kepada pemerintah dan penegak hukum karena tidak tuntasnya
penyelesaian secara hukum kasus mafia pajak yang sudah terungkap.
Sedangkan pihak yang menolak meyakini bahwa pemerintah memiliki
kemampuan untuk mengatasi masalah tersebut tanpa perlu pembentukan
panitia khusus dari DPR.
Sidang Paripurna DPR yang membahas hak angket inipun bisa
terlaksana pada 22 Februari 2011. Usulan ini awalnya dari tertangkapnya
Gayus Tambunan, pegawai pajak yang menyalahgunakan wewenangnya
hingga mendapatkan hukuman penjara atas kesalahannya telah membuka
mata publik ada banyak masalah di dalam perpajakan.
Saat pelaksanaan sidang, suasananya ramai karena banyak anggota
...264 anggota
Dewan yang mengajukan interupsi, sehingga berlangsung secara alot.
Dewan Pimpinan sidang beberapa kali melakukan skors untuk memberikan

mendukung kesempatan lobi antarfraksi, rapat yang dimulai sejak pukul dua siang

pembentukan tim harus diakhiri dengan pemungutan suara. Apakah Dewan Perwakilan
Rakyat perlu membentuk tim untuk menyeidiki mafia perpajakan di
penyelidik kasus
Indonesia? Hasil dari persidangan tersebut sangat ketat dan bahkan
mafia pajak... hampir berakhir imbang. Dari 530 anggota yang hadir pada saat sidang,

264 anggota Dewan mendukung pembentukan tim penyelidik kasus mafia
pajak sedangkan sisanya 266 anggota Dewan menolak pembentukan tim
tersebut.
Peta percaturan politik di Indonesia terlihat ketat partai pendukung
pemerintah tidak serta merta selalu mendukung segala macam kebijakan

270 https://www.republika.co.id/berita/breaking-news/nasional/11/01/25/160452-langkah-
pimpinan-dpr-menahan-angket-mafia-pajak-dipertanyakan

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 241
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018