Page 240 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

Bagi periode DPR selanjutnya, 2009 – 2014, dalam menentukan
arah dan kebijakan Prolegnas perlu mencermati tiga hal, yaitu pertama,
rencana kerja pemerintah pemerintah tahun sebelumnya, kedua,
kebutuhan hukum masyarakat, dan ketiga, pelaksanaan prolegnas tahun
sebelumnya. Pada tahun 2012, saat anggota DPR sudah dianggap bisa
265
menyesuaikan dengan tugas dan wewenangnya, Ketua Badan Legislatif
DPR RI Ignatius Mulyono menanggapi banyaknya jumlah RUU dalam

Terkadang UU Prolegnas 2012 sebanyak 70 RUU. Pada masa persidangan III 2011-2012
kegiatan DPR dibagi dalam 2 (dua) kelompok, pertama, kegiatan legislasi
harus gugur
sebanyak 60% dan kedua, kegiatan anggaran dan pengawasan sebesar
ketika diajukan 40%. Dua kelompok kegiatan tersebut dilakukan secara bergantian per
ke Mahkamah minggu termasuk untuk alokasi bagi rapat Paripurna, Rapat Fraksi,

Konstitusi karena Rapat Badan-Badan dan Rapat Tim. Alokasi kegiatan ini akan disesuaikan
untuk Masa Persidangan I dan IV dalam membahas anggaran. 266
penolakan
Jadi titik berat kegiatan DPR adalah melakukan tugas legislasi
dari kalangan untuk menghasilkan UU. Kualitas UU juga ditentukan dari beberapa
masyarakat umum. faktor, yaknimasyarakat menyikapinya. Terkadang UU harus gugur
ketika diajukan ke Mahkamah Konstitusi karena penolakan dari
kalangan masyarakat umum.
Dari suatu penelitian yang dilakukan untuk mengkaji tugas
legislasi di DPR dan bagaimana prosesnya ada temuan menarik bahwa,
“Dari hasil temuan penelitian didapat bahwa panjangnya proses
pengesahan RUU menjadi UU menjadi salah satu faktor penyebab
kelambanan proses legislasi khususnya dalam mekanisme DPR.
Kelambanan proses legislasi ini terjadi pada tahapan perencanaan,
tahap persiapan dan tahapan pembahasan.” 267
Walaupun untuk tugas legislasi mendaatkan keutamaan,
namun tetap saja proses penyusunannya perlu kehati-hatian dan
proses berulang yang mengakibatkan kelambanan. Tidak seperti
yang disangkakan dari luar gedung persidangan, yang menganggap
kelambanan penyelesaian tugas legislasi DPR karena ketidakmampuan
dari anggota Dewan melaksanakan tugasnya. DPR Periode 2009 – 2014

265 Ignatius Mulyono, “Kebijakan Penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2011”, Makalah apat
Pembahasan Tahunan Program Legislasi Nasional Tahun 2010, Badan pembinaan Hukum Nasional-
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Bogor, 12 - 14 Oktober 2010 dan Keputusan DPR RI
No. 41A/DPR - RI/III/2009 - 2010 tentang Persetujuan penetapan Prolegnas Tahun 2010 – 2014;
Keputusan DPR RI Nomor 41B/DPR RI/I/2009 – 2010 tentang penetapan prolegnas prioritas
tahun 2010
266 Prolegnas 2012: Optimis dengan Beban Berat, Majalah Parlementaria, Edisi 89 TH. XLII, 2011
267 Aay Muh. Furkon, Bawono Kumoro, Inggrid Galuh Mustikawati, Maya Thatcher, “Penelitian
Kebijakan Peningkatan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat: Rekomendasi terhadap Rencana
Kerja untuk Mengurangi PenumpukanRancangan Undang-Undang”, Jakarta: The Habibie Center,
Mei 2012. hlm 60.

dpr.go.id 236