Page 236 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018
P. 236
SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN
keputusan dalam beberapa bidang oleh Pusat kepada Daerah; dan [3] tugas
pembantuan (medebewind), dimana tugas-tugas Pusat diselenggarakan
oleh Unit Pusat yang mempunyai wilayah kerja di berbagai propinsi.
Kedua, pelaksanaan Pemilukada langsung. Pemilukada langsung
merupakan sejarah baru dalam era otonomi daerah. Pelaksanaan
Pemilukada langsung tidak hanya berkaitan dengan upaya peningkatan
kualitas demokratisasi di tingkat lokal, melainkan juga dalam rangka
penguatan agenda desentralisasi, sehingga tercipta suatu tata
pemerintahan lokal yang lebih berpihak kepada keadilan, pelayanan, dan
kesejahteraan bagi rakyat.
...setiap negara yang Ketiga, maraknya usulan pemekaran daerah harus dicermati
menganut paham dengan baik supaya tidak berpotensi menjadi ancaman terhadap
perwujudan cita-cita nasional, karena pemekaran daerah belum identik
negara hukum, akan dengan upaya akselerasi penciptaan kesejahteraan masyarakat.
senantiasa menerapkan Permasalahan hukum juga menjadi perhatian dari Ketua DPR
tiga prinsip dasar.. Marzuki Alie, setiap negara yang menganut paham negara hukum, akan
senantiasa menerapkan tiga prinsip dasar, yaitu: supremasi hukum
(supremacy of law), kesetaraan di hadapan hukum (equality before the
law), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan
hukum (due process of law).
Sedangkan di dalam pidato penutupan masa sidang untuk anggota
DPR RI Periode 2004 – 2009, Ketua DPR RI, Agung Laksono menegaskan
bahwa periode berikutnya merupakan periode pemantapan dalam
meletakkan dasar demokrasi di Indonesia: 262
“Atas dasar langkah DPR 2004-2009, yang berusaha
meletakkan dasar bagi pembangunan demokrasi, dan
atas dasar pemikiran sebagaimana tersebut di atas,
kami berpendapat bahwa DPR periode 2009-2014 yang
akan mulai bekerja 1 Oktober 2009, adalah DPR periode
pemantapan yang akan bertugas untuk melanjutkan apa
yang telah dirintis oleh DPR periode 2004-2009. DPR RI
pada periode pemantapan memiliki tanggung jawab yang
tidak hanya bersifat menata dan membangun kembali
demokrasi, tapi lebih dari itu, mereka harus berusaha
mengarahkan pelaksanaan tugas konstitusionalnya
pada terwujudnya stabilitas nasional yang kondusif dan
262 Pidato Ketua DPR RI Pada Rapat Paripurna DPR RI Penutupan Masa Persidangan I Tahun Sidang
2009-2010 Rabu, 30 September 2009
dpr.go.id 232
