Page 231 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018
P. 231

DPR RI 2009-2014:
                                                                                               Membangun Pondasi
                                                                                                     Kinerja DPR RI




                                                       Turunan dari UUD 1945 dalam hak berpolitik bagi perempuan
                                                  tertuang dalam UU No. 39 Tahun 1999 Pasal 43, yang menyatakan
                                                  bahwa:
                                                       1)    Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih
                                                             dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan  hak
                                                             melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas,
                                                             rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan
                                                             perundang-undangan.
                      ...menjamin                      2)    Setiap warga negara berhak turut serta dalam
                                                             pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan
                    keterwakilan
                                                             wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang
                   wanita sesuai                             ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

                      persyaratan                      3)    Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan
               yang ditentukan.                              pemerintah.
                                                       Dan secara khusus di dalam Pasal 46 UU 39/1999 tentang Hak
                                                  Wanita, “Setiap pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota badan
                                                  legislatif, dan sistem pengangkatan di bidang eksekutif, yudikatif harus
                                                  menjamin keterwakilan wanita sesuai persyaratan yang ditentukan.”
                                                       Partisipasi politik dapat didefinisikan sebagai “kegiatan-
                                                  kegiatan warga yang berusaha mempengaruhi struktur pemerintahan,
                                                  pemilihan otoritas pemerintah, atau kebijakan.”  252
                                                       Sedangkan Sali Susiana menyimpulkan kegiatan partisipasi
                                                  politik ini adalah sebagai, “partisipasi politik adalah kegiatan seseorang
                                                  atau sekelompok orang sebagaii warga negara untuk turut serta secara
                                                  aktif dan sukarela dalam proses pembentukan kebijakan dengan tujuan
                                                  mempengaruhi keputusan pemerintah sebagai pembuat dan pelaksana
                                                  keputusan politik. 253
                                                       Berkaca pada Pemilu 2004, menunjukkan bahwa dari 14 partai
                                                  politik yang memiliki calon legislatif perempuan melebihi 30 persen,
                                                  hanya tiga parpol yang memperoleh suara di atas 3 persen, yaitu PKS,
                                                  PKB dan PAN. Untuk sebelas parpol lain adalah partai-partai baru
                                                  dengan perolehan suara kecil, sehingga tidak otomatis bisa menjadi
                                                  peserta pemilu 2009 terkait ketetapan electoral treshold (ET). 254
                                                  Pemilu 2004 bukanlah pemilu yang menggembirakan bagi kelompok



                                                  252  Conway, M. Margaret. 2000. Political Participation in the United States. Third ed. Washington:
                                                     CQ, dalam Conway, M. Margaret “Women and Political Participation”,  Political Science and
                                                     Politics, Vol. 34, No. 2 (Jun., 2001), hlm. 231, American Political Science Association.
                                                  253  Sali, Susiana, Representasi Perempuan dalam Lembaga Legislatif, Jakarta: Pusat Pengkajian
                                                     Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI, 2019 hlm. 7.
                                                  254  Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI. Pemilu 2009 dan
                                                     Konsolidasi Demokrasi. Jakarta: Setjen DPR RI 2008, hlm 132.




                         SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT   227
                           REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018
   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236