Page 234 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018
P. 234
SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN
menyiapkan seorang caleg perempuan di setiap tiga nama calon. Cara
menempatkan calon perempuan tersebut bisa di setiap kelipatan tiga
ataupun dua.
Selain UU No. 2/2008 tentang Partai Politik, DPR juga
mendukung diterapkannya UU No. 10 tahun 2008 tentang Pemilihan
Umum. Dengan jelas UU mengatur partai sebagai peserta pemilu harus
memiliki 30% keterwakilan dalam pengurus partai politik tingkat
pusat. Dalam Pasal 8 ayat 1 (d), “menyertakan sekurang-kurangnya 30%
(tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan pada kepengurusan
partai politik tingkat pusat.” Ditambah lagi dalam setiap 3 calon harus
ada satu keterwakilan perempuan, artinya di antara tiga calon yang
diajukan partai salah satunya adalah perempuan. Ini terdapat dalam
pasal 55 ayat 2, “Di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dalam setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-
kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal calon.”
Walaupun diatur juga dalam UU tersebut mengenai keterwakilan
perempuan dalam daftar pecalonan yang ditetapkan KPU, tapi belum
ada sanksi yang mengikat kepada partai peserta pemilu apabila
kuota tersebut belum tercapai. KPU hanya mengumumkan jumlah
...belum ada sanksi
keterwakilan calon perempuan dari setiap partai dari tingkat pusat,
yang mengikat kepada provinsi dan kabupaten/kota. Efektivitas peraturan ini menjadi
partai peserta pemilu pertanyaan tersendiri dan peluangnya semakin mengecil ketika
apabila kuota tersebut keluar putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan Pasal 214
UU No. 10 tahun 2008. MK menetapkan bahwa keterpilihan anggota
belum tercapai.
legislatif berdasarkan suara terbanyak. Hakim MK Maria Farida Indarti
mengajukan dissenting opinion dalam putusan ini. 259
Pada kenyataan di hasil akhir penghitungan suara, ternyata
keterwakilan perempuan meningkat pesat dibandingkan hasil di tahun
2004. Pada periode ini terpilih 101 anggota perempuan dari 560 anggota
legislatif di DPR, atau sekitar 18%.
5.2.3 Generasi Baru Anggota DPR
periode 2009 – 2014
Periode 2009 – 2014 merupakan babak baru bagi munculnya
politisi baru di DPR. Syamsuddin Harris, peneliti senior di LIPI
membuat pandangan kritis menjelang pelantikan anggota DPR
periode 2009 – 2014. Menurutnya anggota Dewan harus bekerja
259 Sali, Susiana, Op. Cit., hlm. 51-52
dpr.go.id 230
