Page 230 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

5.2.2 Partisipasi Perempuan Dalam
Legislatif

Peraturan di Indonesia memberikan kesempatan yang sama
di bidang politik bagi laki-laki maupun perempuan. Perwujudan
peraturannya dijamin dalam UUD negara Republik Indonesia 1945
yang termaktub dalam Pasal 27 ayat 1, “Segala warga negara bersamaan
kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib
menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”
Indonesia juga sudah sejak lama meratifikasi peraturan yang
mendorong persamaan hak perempuan di bidang politik.
1) Konvensi PBB tentang Hak-Hak Politik Perempuan tahun
1952 yang diratifikasi dengan UU No. 68 tahun 1958
tentang pengesahan Hak-hak Politik Perempuan (The
Convention on The Political Rights for Women).
2) Konvensi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk
Diskriminasi terhadap Perempuan/Convention on
Elimintaion of All Forms of Discrimination against Women
(CEDAW). diratifikasi dengan UU No. 7 tahun 1984 tentang
pengesahan Konvensi PBB mengenai Penghapusan Segala
Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita.
Kesetaraan kesempatan bagi perempuan di bidang politik, secara
khusus juga diatur dalam Pasal 7 Konvensi CEDAW yang menyatakan
...Pasal 7 Konvensi kewajiban negara untuk menjamin bahwa perempuan mempunyai hak

CEDAW yang yang sama dengan laki-laki untuk:
menyatakan a) dipilih dan memilih
b) Berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah dan
kewajiban negara
implementasinya, memegang jabatan dalam pemerintahan
untuk menjamin dan melaksanakan fungsi pemerintahan di semua tingkat

bahwa perempuan c) Berpartisipasi dalam organisasi dan perkumpulan non-
mempunyai hak yang pemerintah yang berhubungan dengan kehidupan
masyarakat dan politik negara.
sama dengan laki-laki...
Masih ada lagi aturan tingkat dunia yang memberikan kesamaan
gender, pada tahun 2005 Indonesia meratifikasi Kovenan Hak Sipil dan
Politik (International Covenant on Civil and Political Rights) melalui UU
12/2005. Pasal 3 Kovenan Hak Sipil dan Politik menyatakan “Negara-
negara Peserta Kovenan ini sepakat untuk menjamin hak yang sama
bagi pria dan perempuan untuk menikmati hak-hak sipil dan politik
yang dicanangkan dalam Kovenan ini.”

dpr.go.id 226