Page 228 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018
P. 228
SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN
masuk ke dalam jajaran pemerintahan, karena Indonesia mengusung
sistem presidensiil, Presiden selain sebagai Kepala Negara juga merangkap
sebagai Kepala Pemerintahan.
Pemilihan Ketua DPR ini juga berlangsung penuh dinamika dengan
beberapa partai politik mengusung masing-masing anggotanya untuk
diajukan sebagai Ketua DPR atau empat Wakil Ketua DPR, ditambah dengan
jajaran di pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Pemilihan Ketua DPR Berbagai opini di luar sidang DPR bermunculan, Partai Demokrat
ini juga berlangsung melalui Sjarief Hasan yang menjabat Ketua Fraksinya saat itu menuturkan,
“Partai pemenang Pemilu pantas untuk duduk sebagai pimpinan DPR,” ujar
penuh dinamika
Ketua Fraksi Demokrat, Sjarief Hasan, dalam diskusi ‘Bisakah Ketua DPR
dengan beberapa Bukan dari Parpol Pemenang Pemilu?’ di Gedung DPR RI, Jumat 10 Juli 2009.
partai politik... Pandangan dari Partai Keadalan Sejahtera menurut Ketua Fraksi
PKS, Mahfudz Siddiq, “Apakah Ketua DPR diambil secara otomatis dari
partai pemenang pemilu ataukah melalui mekanisme voting di paripurna,
hal itu sama sekali tidak menjadi masalah bagi PKS. Apapun cara yang
digunakan untuk menentukan Ketua DPR, peluang Partai Demokrat tetap
paling besar,” ujarnya.
“Ketua DPR adalah figur terbaik di antara yang terbaik. Jadi, bila
calon dari partai bukan pemenang pemilu ternyata lebih kompeten dan
lebih dikenal publik, mengapa tidak?” pandangan lainnya yang muncul
anggota Fraksi Golkar, Samsul Bahri. Ia sekaligus memastikan bahwa
Partainya tidak akan mampu merebut posisi Ketua DPR seandainya
pemilihan Ketua DPR dilakukan secara voting.
PDIP pun berpendapat sama dengan Golkar, bahwa sebaiknya Ketua
DPR dipilih langsung oleh seluruh anggota DPR pada sidang paripurna.
“Dengan demikian, Ketua DPR betul-betul memiliki legitimasi yang kuat
karena dipilih secara langsung oleh anggota DPR yang akan dipimpinnya
lima tahun ke depan,” ujar Aria Bima, anggota Fraksi PDIP. Menurutnya,
hal itu penting untuk menumbuhkan rasa memiliki atas lembaga legislatif
tersebut.
Melalui persidangan yang alot, akhirnya disepakati UU 27/2009
mengenai kedudukan DPR dan tata aturannya. Berdasarkan UU 27/2009,
pasal 82 ayat 2 dan 3, partai pemenang pemilu 2009 berhak mengajukan
calonnya sebagai Ketua DPR dan diikuti partai pemenang kedua hingga
kelima untuk menduduki Wakil Ketua DPR. Pengajuan nama-nama
calon Ketua dilakukan oleh masing-masing partai. Pemilihan ini secara
aklamasi disetujui oleh 523 dari 560 orang anggota DPR yang hadir dalam
persidangan.
dpr.go.id 224
