Page 224 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

perseorangan dia mampu meraih suara yang mencukupi di daerah
pemilihannya.
Pemikiran untuk menyelenggarakan Pemilu dengan sistem
Parliamentary Threshold merupakan upaya untuk memperkuat sistem
kepartaian dengan menyederhanakan jumlah partai melalui sistem
dan peraturan yang demokratis. Peraturan ini tertuang pada Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam aturan tersebut menyebutkan: 247

Pasal 202
(1) Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi
ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya
2,5% (dua koma lima perseratus) dari jumlah
suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam
penentuan perolehan kursi DPR.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak berlaku dalam penentuan perolehan kursi
DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.
Pasal 203
(1) Partai Politik Peserta Pemilu yang tidak memenuhi
ambang batas perolehan suara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 202 ayat (1), tidak disertakan

247 http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2008_10.pdf

NDONESIA menganut sistem Umum 1999, hingga 48 partai peserta
Dampak demokrasi multi partai, titik Pemilu. Jumlah partai yang melonjak
awalnya adalah Maklumat
Pembatasan IPemerintah Nomor X yang drastis ini memunculkan pemikiran untuk
melakukan pembatasan jumlah.
Pada periode DPR 2004-
Partai Pada ditandatangani Wakil Presiden 2009 disepakati aturan Parliamentary
Mohammad Hatta 3 November 1945
Pemilihan tentang pendirian partai politik. Threshold melalui UU Nomor 10 Tahun
Umum 2009 Setelah mengalami pasang dan surut, 2008. Partai-partai yang lolos pada pemilu
jumlah partai menyusut menjadi dua 2009 mengikuti pada aturan tersebut,
partai dan satu golongan yang berhak setiap partai harus memiliki jumlah suara
ikut pemilu dari 1977 hingga 1997 di minimal 2,5% dari total pemilih dan atau
masa orde Baru. 2,5% dari total jumlah Anggota DPRD yang
Semanga t r ef ormasi terpilih dari tiap tingkatan.
membuka kesempatan partai-partai Terlepas dari sistem ini
baru untuk turut serta dalam Pemilihan menghanguskan pilihan pemilih untuk

dpr.go.id 220