Page 220 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

No Partai No Partai
5 Partai Gerakan Indonesia Raya 22 Partai Pelopor
6 Partai Barisan Nasional 23 Partai Golkar
7 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 24 Partai Persatuan Pembangunan
8 Partai Keadilan Sejahtera 25 Partai Damai Sejahtera
9 Partai Amanat Nasional 26 Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBKI)
10 Partai Perjuangan Indonesia Baru 27 Partai Bulan Bintang
11 Partai Kedaulatan 28 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
12 Partai Persatuan daerah 29 Partai Bintang Reformasi
13 Partai Kebangkitan Bangsa 30 Partai Patriot
14 Partai Pemuda Indonesia 31 Partai Demokrat
15 Partai Nasionalis Indonesia (PNI) Marhaenis 32 Partai Kasih Demokrasi Indonesia
16 Partai Demokrasi Pembaruan 33 Partai Indonesia Sejahtera
17 Partai Karya Perjuangan 34 Partai Kebangkitan Nasional Ulama

Keputusan KPU tak berjalan mulus. Kepesertaan pemilu ini
digugat oleh sejumlah partai yang dinyatakan tak lolos verifikasi.
Melalui gugatan di PTUN, empat parpol akhirnya diputuskan menyusul
masuk sebagai peserta Pemilu Legislatif Tahun 2009, yaitu Partai
Merdeka, Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia, Partai Sarikat
Indonesia, Dan Partai Buruh.
Guna mendukung penyelenggaraan Pemilu 2009 yang lebih baik,
DPR bersama pemerintah telah bekerjasama sepanjang tahun 2008
untuk menuntaskan sejumlah landasan struktural penting. Beberapa di
antaranya yaitu UU No. 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu,
UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, UU No.10 tahun 2008
tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, dan UU No.
42 tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
Periode tersebut seakan menjadi kerja marathon DPR dalam
menjalankan fungsi legislasi. Setahun kemudian, RUU tentang
keanggotaan MPR, DPR, DPD, dan DPRD selesai ditetapkan sebagai
UU Nomor 27 tahun 2009. Seluruh UU tersebut merupakan
penyempurnaan aturan yang berhasil dicapai, setelah pada tahun
2007 lahir UU No. 22 tentang Penyelenggara Pemilu yang menetapkan
pembentukan sebuah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dengan tugas
mengawasi penyelenggaraan Pemilu sebagai lembaga yang bersifat
permanen. Jadi pengawasan atas pemilu tak lagi dilakukan secara
kepanitiaan ad hoc, melainkan sudah berwujud sebuah badan negara.
Satu perubahan penting di dalam aturan pemilihan umum
legislatif jelang pemilihan umum 2009 adalah saat Mahkamah Konstitusi
memutuskan untuk mengabulkan judicial review pembatalan Pasal

dpr.go.id 216