Page 221 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018

DPR RI 2009-2014:
Membangun Pondasi
Kinerja DPR RI

214 UU No. 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR,
DPD, dan DPRD. Konsekuensi atas pembatalan ini adalah penetapan
calon anggota legislatif terpilih adalah berdasarkan perolehan suara
terbanyak, dan tidak lagi berdasarkan nomor urut yang ditetapkan
oleh partai politik yang ikut di dalam pemilu legislatif.
Sebelum digelarnya Pemilu tahun 2009, terjadi permasalahan
yang menyedot perhatian khalayak luas, yaitu terkait penyusunan
Daftar Pemilih Tetap oleh KPU. Karena daftar tersebut amat amburadul,
DPR berinisiatif menggunakan hak angket terhadap Pemerintahan
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan KPU. Setelah melalui sidang-
sidang pengujian, Panitia khusus Hak Angket yang dibentuk oleh DPR
kemudian merekomendasikan pemberhentian anggota KPU karena
dinilai bertanggung jawab atas kekisruhan data pemilih.
244
Pemilu 2009 menjadi sebuah pemilu paling rumit dalam sejarah
penyelenggaraan pesta demokrasi rakyat di Indonesia. Cara mencoblos
yang telah berjalan selama periode sebelum 2009 diubah menjadi
mencontreng. Model ini memerlukan sosialisasi yang tak mudah.
Popularitas para artis
Pemilu 2009 pun telah memberi nuansa baru dari para kandidat
tersebut kemudian anggota DPR yang turut berkontestasi. Hal yang paling menonjol

ditunjukkan lewat adalah makin meluasnya daftar calon legislatif dari kalangan selebriti,

indikator hasil terutama yang dilakukan oleh Partai Amanat Nasional. Popularitas para
artis tersebut kemudian ditunjukkan lewat indikator hasil Pemilu 2009,
Pemilu 2009...
bahwa mereka, apalagi yang menempati nomor urut satu, berhasil
melenggang ke kursi wakil rakyat di Senayan.
Sebelum hasil pemilu 2009 didapatkan, terjadinya pergeseran
kekuatan politik di DPR sudah nampak sejak disahkannya UU Pemilu
2009. Poin-poin yang menjadi acuan penilaian tersebut adalah terkait
aturan Presidential Threshold (PT) 25 persen, alokasi kursi per dapil
sebanyak 3-10, dan pembagian suara 50 persen dari BPP.
Sistem yang berlaku dalam pemilu 2009 ini, sebagaimana
termuat dalam UU pemilu 2009, adalah sistem proporsional
terbuka. Penyebutan ini agak berbeda dengan UU pemilu 2004,
yang menyatakan mengenai sistem proporsional dengan daftar
calon terbuka. Meski memiliki nuansa yang berbeda, pada akhirnya
kedua UU tersebut mendasarkan penyelenggaraan pemilu untuk
mencari anggota parlemen pada prinsip proporsional atau perwakilan
berimbang. Artinya, suatu daerah pemilihan diwakili oleh sejumlah

244 Syamsuddin Haris. Partai, Pemilu, dan Parlemen Era Reformasi. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor
Indonesia 2014, hlm. 101

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 217
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018