Page 218 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018

DPR RI 2004-2009:
Meneguhkan Kehidupan
Berdemokrasi Republik Indonesia

C. Hak Menyatakan Pendapat DPR RI 2004-2009
Usul hak menyatakan pendapat DPR hasil pemilu 2004 hanya
sedikit, tidak seperti usul hak interpelasi dan hak angket yang sering
diajukan. Berdasarkan tulisan dari peneliti Pusat Penelitian Politik (P2P)
LIPI Luky Sandra Amalia, yang dihimpun dari P3DI DPR, tercatat ada
dua kali usul hak menyatakan pendapat yang diajukan selama periode
DPR 2004-2009. Pertama, usul hak menyatakan pendapat tentang
pergantian Panglima TNI. Kedua, usul hak menyakatan pendapat
tentang penyelesaian kasus KLBI/BLBI. Pada kasus yang pertama,

...hak menyatakan usulan tersebut agaknya masih merupakan kelanjutan dari usul hak
interpelasi DPR atas penarikan surat Presiden Megawati oleh Presiden
pendapat atas SBY mengenai hal yang sama. Surat usulan tersebut selanjutnya

Perjanjian Kerja diteruskan oleh pimpinan dewan kepada presiden. Dengan demikian,
Sama Pertahanan proses selesai. Untuk kasus kedua, yang kurang lebih bernasib sama

(defence cooperation dengan kasus pertama, proses dicukupkan setelah rapat Bamus
memutuskan substansinya disatukan dengan hak angket tentang hal
agreement/DCA) yang sama. Selain dua usulan tersebut, sempat pula muncul wacana

yang juga berhenti di pengajuan uul hak menyatakan pendapat atas Perjanjian Kerja Sama
tengah jalan. Pertahanan (defence cooperation agreement/DCA) yang juga berhenti
di tengah jalan. Menurut Amalia, ada beberapa kemungkinan yang
menyebabkan hal tersebut dapat terjadi:
1. Syarat pengajuan usul hak menyatakan pendapat lebih
berat daripada usulan dua hak lain yang dimiliki DPR,
sehingga sukar untuk dipenuhi – kecuali bila ada keadaan
darurat.
2. Hak menyatakan pendapat boleh dikatakan sebagai hak
DPR paling tinggi bila dibandingkan dengan dua hak
lainnya. Risiko politik yang ada menjadi sangat tinggi,
sehingga fraksi-fraksi yang ada enggan untuk “bermain”
dalam hak tersebut .
242

242 Luky Sandra Amalia. Op. Cit, hlm., 175.

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 213
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018