Page 214 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018
P. 214
DPR RI 2004-2009:
Meneguhkan Kehidupan
Berdemokrasi Republik Indonesia
A. Tabel Hak Interpelasi DPR RI 2004-2009
Tabel A.1. Usul Hak Interpelasi yang diterima DPR Periode
2004-2009
Tahun Persoalan Penggagas Hasil
Juni 2005 Busung lapar dan wabah Diusulkan oleh 32 anggota Diterima. Pemerintah diwakili Menko Kesra Aburizal
polio dari semua fraksi, kecuali Bakrie menyampaikan keterangan pada rapat
FPD paripurna. Sejumlah anggota DPR mengaku kecewa
karena tidak diberi kesempatan, tetapi proses
dianggap selesai karena DPR tidak melanjutkan
dengan pengajuan usul hak angket atau hak
menyatakan pendapat
Maret 2007 Persetujuan pemerintah atas Penanda tangan 271 Diterima
resolusi DK PBB No. 1.747 anggota, terdiri dari semua
fraksi, kecuali FPD
Desember 2007 Penyelesaian kasus KLBI/ Semua fraksi Diterima
BLBI
Mei 2008 Kenaikan harga-harga Diusulkan oleh 72 anggota Diterima. Memberikan kesempatan kepada
kebutuhan pokok dari semua fraksi, kecuali pemerintah untuk menyempurnakan kembali dan
FPD memberikan jawaban tertulis atas pertanyaan dari
para anggota DPR
Sumber: Luky Sandra Amalia. Op. Cit, hlm., 150.
Tabel A.2. Usul Hak Interpelasi yang Ditolak DPR Periode
2004-2009
Waktu Persoalan Penggagas Hasil
November 2004 Penarikan surat Presiden Diusulkan oleh 49 anggota Ditolak. Hasil voting: 244 anggota menolak,
Megawati soal Pemberhentian dan dari enam fraksi, di 49 anggota menerima, I anggota abstain, 92
Penggantian Panglima TNI antaranya FPDIP, FKB, anggota FPDIP walk out. Penggagas interpelasi,
dan FPDS terutama yang berasal dari FPG berubah sikap
sebab ada perubahan kepemimpinan PG.
Sebanyak tujuh fraksi menolak (FPG, FPD, FPPP,
FPAN, FPKS, FPBPD, dan FPBR); tiga fraksi
menerima (FPDIP, FKB, FPDS).
Oktober 2005 Kenaikan harga BBM FPDIP dan FKB Ditolak
Januari 2006 Pelaksanaan impor beras (I) oleh Diusulkan oleh 34 anggota Ditolak. Hasil voting dengan sistem paket
pemerintah dari FPPP, FKB, FPAN, dan (karena diajukan bersaman dengan pengajuan
FPDS usul hak angket). Hasil: setuju dengan hak
angket (15 suara), setuju dengan hak interpelasi
(107 suara), dan menolak hak angket dan
menolak hak interpelasi (184 suara)
Oktober 2006 Kebijakan impor beras (II) oleh Diusulkan oleh 27 anggota Ditolak. Hasil voting: setuju hak interpelasi (114
pemerintah dari FPDIP suara), menolak (224 suara), dan abstain (9
suara)
Sumber: Luky Sandra Amalia. Op. Cit, hlm., 149.
SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 209
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018

