Page 211 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018
P. 211
SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN
sebelumnya menduduki jabatan negeri maka harus mengundurkan diri.
Dengan demikian maka seorang hendak mengikuti pilkada menurut UU
No. 12 Tahun 2008 yang bersangkutan wajib mengundurkan diri dari
jabatan. Dengan demikian jika seorang pejabat Negara yang mengikuti
pilkada ternyata kalah maka yang bersangkutan tidak dapat kembali
menduduki jabatan sebelumnya.
4.5 Tingkat Kepuasan Publik Terhadap
Kinerja DPR RI Periode 2004-2009
Masa bakti para anggota DPR periode 2004-2009 hasil Pemilu
2004 berakhir pada 30 September 2009. Sejak 1 Oktober 2009, para
...fakta tidak bisa anggota legislatif hasil Pemilu Legislatif 2009 mulai menggantikan
dimungkiri ada posisi anggota DPR lama, meskipun sebagian dari antara mereka masih
sebagian pihak atau merupakan wajah lama. Demi mengemban amanah rakyat, para anggota
bahkan banyak pihak dewan periode 2004-2009 telah bekerja secara maksimal meskipun
yang menyatakan fakta tidak bisa dimungkiri ada sebagian pihak atau bahkan banyak
pihak yang menyatakan tidak puas dengan kinerja DPR periode 2004-
tidak puas dengan 2009. Ketua Fraksi Golkar di DPR RI 2004-2009, Priyo Budi Santoso
kinerja DPR periode dalam rapat Evaluasi Kinerja DPR di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta
2004-2009. pada 4 Agustus 2009, berpendapat bahwa kinerja lembaga legislatif
belum memuaskan. Menurutnya DPR pada periode ini bahkan lebih
dikenal dengan kontroversinya jika dibandingkan dengan kinerjanya.
236
Sementara itu, politisi Partai Demokrat, Soetan Batoegana
juga menyoroti kinerja DPR periode 2004-2009, menurutnya kerja
DPR masih kurang maksimal. Salah satu contoh di bidang legislasi,
menurutnya DPR pada periode ini paling malas karena produk UU
yang diselesaikan tidak sesuai target yang ditetapkan Prolegnas. Dari
300 lebih RUU yang baru selesai hanya sekitar 50 persennya. Di bidang
pengawasan, menurut Soetan, juga masih tidak maksimal. contohnya
di Komisi VII, apa yang diputuskan dalam raker atau RDP (Rapat
Dengar Pendapat) tidak ada yang mengevaluasi kembali. Dengan
mitra raker atau RDP sejak awal peridoe 2004 hingga akhir periode,
lebih dari 300 putusan yang dihasilkan selama 5 tahun, tapi hanya
20 persen yang dilaksanakan pemerintah, selebihnya tidak ada yang
mengontrol. 237
236 Majalah Parlementaria, “DPR 2004-2009 antara Puas dan Tidak Puas”, Edisi Khusus, 29
September 2009, hlm 6-7.
237 Majalah Parlementaria, “Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Soetan Batoegana: DPR Periode
2004-2009 Tidak Maksimal”, Edisi 73 Th. XL, 2009, hlm 12-13.
dpr.go.id 206
