Page 208 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018

DPR RI 2004
-
DPR RI 2004-2009: 2009:
Meneguhk
Meneguhkan Kehidupan an Kehidupan
Berdemokrasi Republik Indonesiaasi Republik Indonesia
demokr
Ber
secara parsial apa yang terjadi di beberapa daerah otonom baru.
Studi Bappenas pada 2005 telah menghasilkan Kajian Percepatan
Pembangunan Daerah Otonom Baru (DOB). Kajian ini secara khusus
mempelajari permasalahan yang terkait pembangunan daerah otonom
Studi Bappenas baru dan sektor yang menjadi andalan dalam pengembangan ekonomi.

pada 2005 telah Wilayah yang menjadi lokasi kajian yakni Kabupaten Serdang Bedagai
menghasilkan (Sumatera Barat), Kabupaten Sekadau (Kalimantan Barat), Kota Tomohon
(Sulawesi Utara), Kabupaten Sumbawa Barat (NTB) dan Kota Tasikmalaya
Kajian Percepatan (Jawa Barat). Studi tersebut menyimpulkan bahwa pada aspek keuangan

Pembangunan daerah, telah terjadi peningkatan pendapatan asli daerah meskipun pada

Daerah Otonom umumnya ketergantungan terhadap Dana Alokasi Umum masih tinggi. Di
Baru (DOB). samping itu, juga terjadi peningkatan pada proporsi belanja pembangunan
meskipun proporsi terhadap belanja rutin masih kecil. Namun demikian
penilaian responden masyarakat menunjukkan belum adanya perubahan
antara sebelum dan sesudah pemekaran.
233
Hal ini dikarenakan karena pemda DOB tengah melakukan
pembenahan kelembagaan, infrastruktur kelembagaan, personil dan
keuangan daerahnya. Sedangkan pada aspek pengelolaan sumberdaya
aparatur menunjukkan bahwa rasio jumlah aparatur terhadap total
penduduk DOB masih dibawah rata-rata nasional meskipun untuk
beberapa daerah sampel tidak terjadi hubungan yang signifikan antara
jumlah aparatur dan kepuasan pelayanan publik. Studi ini juga mencatat
umumnya kualitas SDM aparatur untuk lini terdepan pelayanan
masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang masih rendah (setingkat
SMU).
Selain Bappenas, Lembaga Administrasi Negara juga melakukan
Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Otonomi Daerah untuk periode
1999-2003. Fokus evaluasi terdiri dari kesejahteraan masyarakat,
pelayanan publik dan kehidupan demokrasi lokal. Dengan mengambil 136
kabupaten/kota studi ini dimaksudkan untuk mengetahui kinerja daerah
serta mengetahui masalah dan kendala dalam 3 penyelenggaraan otonomi
daerah. Temuan studi ini secara umum menunjukkan bahwa untuk aspek
kesejahteraan masyarakat, khususnya indikator ekonomi dan sosial
secara umum mengalami peningkatan. Namun demikian, tetap terjadi
kesenjangan antara wilayah Indonesia Bagian Barat dan Indonesia Bagian
Timur. Salah satu yang dilihat adalah indeks pembangunan manusia.
234

233 Ibid.
234 Lembaga Administrasi Negara. Laporan Evaluasi Penyelenggaran Otonomi Daerah Periode 1999-
2003, (Jakarta: Pusat Kajian Kinerja Otonomi Daerah, Lembaga Administrasi Negara, 2005).

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 203
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018