Page 205 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

Subtansi dari pasal 18 UUD 1945 tersebut adalah pembagian daerah,
penekanan asas otonomi dan tugas perbantuan, hubungan keuangan
...UU No. 32 tahun pusat dan daerah dan eksistensi pemerintahan lokal. Pembagian wilayah
2004 dengan titik Indonesia kedalam susunan yang berjenjang (Provinsi, Kabupaten/Kota).

berat otonomi Dengan pembagian wilayah tersebut memperbaiki pola pembagian
tetap pada wilayah wilayah dengan UU No. 22 Tahun 1999 yang lebih menekankan otonomi

kabupaten/kota pada daerah kabupaten/kota.
DPR pun berinisiatif untuk mengeluarkan produk baru yang
dibawah koordinasi menguntungkan semua pihak, baik di daerah maupun di pusat. Produk

langsung dari tersebut adalah UU No. 32 tahun 2004 dengan titik berat otonomi
gubernur... tetap pada wilayah kabupaten/kota dibawah koordinasi langsung dari
gubernur, sehingga memperkuat fungsi dan kewenangan gubernur
sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Perencanaan pelaksanaan
dan pelaporan APBD kabupaten/kota harus melalui gubernur. 229
Pembahasan DPR mengenai revisi UU No. 22 tahun 1999 berhasil
diselesaikan pada bulan September 2004, kemudian di undangkan
menjadi UU No. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah pada
tanggal 15 Oktober 2004 (lembaran Negara tahun 2004 No.125,
Tambahan Lembaran Negara R.I Nomer 4437). Penerbitan UU No.33
Tahun 2004 Tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Tahun 2004 No. 126, tambahan
Lembaran Negara R.I No,4438).
Penerbitan UU No.32 Tahun 2004 juga didasari peristiwa
ketatanegaraan dan kehidupan politik di Indonesia yang tidak mengarah
pada perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah. DPRD yang
oleh UU No. 22 tahun 1999 di beri kekuasaan sangat besar ternyata
mabuk kekuasaan baik dalam pengelolaan keuangan yang menjadi pos
DPRD maupun dalam membuat peraturan daerah, dan dalam menjalin
hubungan kelembagaan dengan kepala daerah. DPRD bertindak
overacting ketika berhadapan dengan kepala Daerah terutama
menyangkut laporan pertanggung jawaban (LP) setiap akhir tahun dan
pada masa akhir jabatan kepala daerah. Di sisi lain maraknya tindak
penyelewengan dan kurupsi oleh DPRD. Sesuatu yang sangat jarang
terjadi pada masa Orde Baru sering mewarnai panggung penegakan
hukum di Indonesia. Oleh karena itu adalah tepat sekali dilakukan revisi
terhadap UU No. 22 tahun1999 yang isinya mereduksi kewenangan DPRD
dengan tujuan untuk menciptakan harmoni hubungan antara DPRD
dengan Kepala daerah dalam penyelenggaraan permerintahan daerah.

229 Dinamika Otonomi Daerah di Indonesia, hlm 53.

dpr.go.id 200