Page 201 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018
P. 201

SEABAD RAKYAT INDONESIA
                 BERPARLEMEN




                                                  melalui kerjasama dengan beberapa negara baik secara multilateral
                                                  maupun bilateral. Upaya preventif lain adalah peningkatan kemampuan
                                                  profesionalisme kontraintelijen dalam melindungi kepentingan nasional
                                                  dari berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Termasuk
                                                  dalam hal ini adalah pencegahan dan penanggulangan terorisme. 223
                                                       Hasil evaluasi pemerintah dalam pencegahan dan penanggulangan
                                                  terorisme antara lain dilakukan melalui kerjasama dengan beberapa
                                                  negara baik secara multilateral maupun bilateral. Upaya preventif lain
                                                  adalah peningkatan kemampuan profesionalisme kontraintelijen dalam
                    Melalui prinsip               melindungi kepentingan nasional dari berbagai ancaman, tantangan,

           independensi, upaya                    hambatan, dan gangguan. Termasuk dalam hal ini adalah pencegahan
                 kontra-terorisme                 dan penanggulangan terorisme. Melalui supremasi hukum, Pemerintah

                 dilakukan secara                 melakukan penegakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-
                 inisiatif mandiri...             undangan yang berlaku. Akan tetapi, keberadaan Undang-undang Nomor
                                                  16 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme dirasakan masih belum
                                                  dapat memberikan landasan hukum yang kuat bagi kegiatan intelijen
                                                  dalam pencegahan dan penanggulangan terorisme. Melalui prinsip
                                                  independensi, upaya kontra-terorisme dilakukan secara inisiatif mandiri
                                                  semata-mata untuk menegakkan keamanan dan ketertiban umum serta
                                                  melindungi keselamatan masyarakat. Dengan strategi indiskriminasi
                                                  penegakan hukum terhadap para pelaku tindak terorisme dilakukan
                                                  tanpa pandang bulu dan tidak mengarah pada penciptaan anggapan
                                                  negatif terhadap sebagian kelompok masyarakat. Prinsip indiskriminasi
                                                  juga dilakukan sebagai upaya untuk menghindari terjadinya ekses negatif
                                                  yang berbau SARA. 224
                                                       Indikator sosial seperti tingkat kemiskinan, kesenjangan sosial,
                                                  permasalahan demokrasi, serta pemahaman yang sempit terhadap
                                                  keyakinan dan ideologi patut diduga merupakan media tumbuh suburnya
                                                  sel-sel terorisme di Indonesia. Aksi terorisme masih menjadi ancaman
                                                  potensial bagi stabilitas keamanan nasional mengingat masih belum
                                                  tertangkapnya  beberapa  tokoh kunci  aksi terorisme  di Indonesia
                                                  seperti Zulkarnaen, Dulmatin, Umar Patek, dan Noordin M. Top, serta
                                                  jaringannya. Selain permasalahan di atas, berbagai kendala yang masih
                                                  dihadapi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme di
                                                  Indonesia adalah belum adanya landasan hukum yang kuat bagi kegiatan
                                                  operasi intelijen penanggulangan terorisme. Dalam hubungan ini masih



                                                  223  Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas),  Pencapaian Sebuah
                                                     Perubahan, Evaluasi 4 tahun RPJMN 2004-2009, (Jakarta: Bappenas, 2009), hlm. 58-60.
                                                  224   Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Ibid.




                                     dpr.go.id   196
   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206