Page 199 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018
P. 199
SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN
pemberantasan tindak pidana terorisme, Presiden Republik Indonesia
telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu menetapkan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menjadi Undang-undang. 218
Rangkaian tindak terorisme di Indonesia yang selama 3 tahun
terakhir (tahun 2005 kebelakang) tercatat sebanyak 15 kasus penting
terorisme, termasuk kasus Bom Bali tahun 2002 yang telah memakan 243
korban jiwa dan ratusan orang luka-luka. Wilayah dan target terorisme
di Indonesia saat ini sudah meluas kepada kepentingan domestik dan
internasional. Bahkan kepentingan Indonesia di luar negeri sudah
menjadi sasaran terorisme dengan dibomnya Kedutaan Besar Indonesia
di Perancis pada tahun 2004. Ini menunjukkan bahwa terorisme yang
tidak berhasil ditangani secara efektif akan makin meningkat intensitas
dan frekuensinya. Semakin maju pengetahuan pelaku dan semakin
modern teknologi yang digunakan, semakin sulit dideteksi secara dini
dan diungkap pelakunya. Mengungkap dan mendeteksi secara dini
setiap aksi terorisme. Beroperasinya jaringan teroris yang memiliki
hubungandengan jaringan terorisme internasional sampai saat ini belum
dapat dijangkau secara keseluruhan oleh aparat kemanan di Indonesia.
219
Sampai sejauh ini yang menjadi permasalahan adalah terbatasnya
kualitas dan kapasitas institusi intelijen. Penanganan terhadap masalah
terorisme membutuhkan kualitas dan kapasitas intelijen yang tinggi
untuk dapat mengungkap pelaku dan motif dibalik terorisme, serta akar
...masalah terorisme permasalahan yang mendasarinya. Disamping itu beroperasinya jaringan
membutuhkan terorisme di suatu negara umumnya mempunyai hubungan yang erat
dengan jaringan terorisme internasional. Keadaan ini mengakibatkan
kualitas dan kapasitas beberapa aksi terorisme di Indonesia belum diungkap seluruhnya
intelijen yang tinggi... oleh aparat keamanan di Indonesia. Sementara itu aksi-aksi terorisme
semakin canggih dan menggunakan teknologi yang tinggi. Tanpa adanya
peningkatan kualitas dan kapasitas intelijen, aksi terorisme semakin sulit
diungkapkan.
220
Masalah kedua, terorisme dapat berkembang melumpuhkan
kehidupan masyarakat. Dampakyang ditimbulkan dari aksi-aksi terorisme
218 Ibid.
219 Deputi Sekretariat Kabinet Bidang Hukum dan Perundang-undangan, Peraturan Presiden Republik
Indonesia No. 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun
2004-2009, 19 Januari 2005.
220 Deputi Sekretariat Kabinet Bidang Hukum dan Perundang-undangan, Ibid.
dpr.go.id 194
